DPR Minta Pemerintah Evaluasi Program Koperasi Desa Merah Putih di Papua

Implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua dinilai perlu dievaluasi total agar relevan dengan kondisi riil masyarakat setempat. Penyesuaian ini dinilai krusial mengingat karakteristik geografis serta kondisi sosial ekonomi Papua yang berbeda dari daerah lain, dilansir dari Detikcom.

Permintaan evaluasi tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea. Penegasan ini disampaikan setelah dirinya mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah, yang juga menghimpun berbagai kendala dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua.

Marinus soroti sejumlah layanan KDMP yang dirancang saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga lokal. Sebagai contoh, skema distribusi LPG 3 kilogram dinilai amat sulit diterapkan di daerah pedalaman akibat minimnya akses serta rendahnya kebutuhan masyarakat.

"Papua memiliki tantangan geografis yang berbeda. Selain itu, tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat juga masih terbatas. Karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih harus benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar hadir sebagai program nasional," ujar Marinus Gea, Rabu (29/6/2026).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa pendirian koperasi tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. Fasilitas yang dibangun akan menjadi tidak optimal apabila masyarakat tidak memiliki daya beli atau akses untuk memanfaatkannya.

Oleh sebab itu, pengkajian ulang secara komprehensif mendesak dilakukan sebelum pemerintah memperluas jangkauan program. Langkah evaluasi ini dipandang penting demi efisiensi anggaran negara dan memastikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga di wilayah terpencil.

"Program pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan sampai pembangunan menjadi mubazir karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Marinus.

Langkah penyempurnaan kebijakan berbasis hasil evaluasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Skema ini menjadi kunci utama bagi wilayah yang masih terkendala keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas.