DPR Minta Kemenkeu Cairkan Anggaran Karhutla Rp290 Miliar

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendesak Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan dana operasional pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp290,9 miliar pada Jumat, 21 Agustus 2026, seperti dilansir dari Detikcom.

Langkah pencairan anggaran ini dinilai sangat mendesak karena dampak karhutla di kawasan Kalimantan terus meluas hingga memperburuk kondisi udara dan mengganggu ruang hidup masyarakat. Kebutuhan alokasi dana tersebut sebelumnya telah disepakati dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

"Kementerian Keuangan harus segera mencairkan anggaran operasional penanganan karhutla yang telah dibahas dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan pada 18 Agustus lalu," kata Rajiv.

Ancaman kebakaran lahan saat ini kian memprihatinkan akibat paparan cuaca kering dari fenomena El Nino. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat kemunculan titik api baru di Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Paser yang membakar lahan seluas 25,29 hektare di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau.

Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara, karhutla menghanguskan area seluas 49,55 hektare di beberapa lokasi seperti Loa Kulu, Tenggarong, Muara Muntai, Muara Jawa, Kota Bangun, serta Kelurahan Pendingin di Kecamatan Sanga-Sanga yang menjadi wilayah terdampak terluas mencapai 42 hektare.

"Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino. Jadi harus penanganan luar biasa," tegas Rajiv.

Penanganan di lapangan sejauh ini melibatkan kerja sama lintas instansi mulai dari Manggala Agni, BNPB, kepolisian, TNI, hingga pemerintah daerah setempat guna menghalau kabut asap masuk ke pemukiman warga.

"Kapolda, Pangdam, dan seluruh pihak lain juga turut membantu Kementerian Kehutanan di wilayah dalam upaya penanganan asap yang sudah masuk ke pemukiman warga. Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI-Polri dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas," jelas Rajiv.

Selain penanganan titik api, strategi jangka panjang juga diperlukan untuk memulihkan ekosistem yang rusak melalui program penanaman kembali hutan. Pengawasan wilayah rawan pun perlu ditingkatkan lewat patroli terpadu dan sosialisasi larangan pembakaran lahan kepada masyarakat maupun korporasi.

"Penegakan hukum harus berjalan dan terukur sambil berjalan dengan upaya pemulihan karhutla, dan penyebab kebakarannya tetap harus diselidiki," pungkas Rajiv.