DPR Kawal Pembahasan Dana Transfer Daerah APBN 2027

Komisi XI DPR RI mengawal proses penyusunan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 agar formulasinya berpihak pada kebutuhan pemerintah daerah. Kepastian pengawalan regulasi fiskal tersebut disampaikan di Jakarta pada Jumat (26/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Komisi XI DPR akan mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah," kata Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR.

Pihak legislatif menyatakan pemahaman mendalam terhadap berbagai aspirasi serta kekhawatiran yang dirasakan oleh jajaran pemerintah daerah terkait alokasi anggaran fiskal tersebut.

"Kami memahami aspirasi dan kekhawatiran pemerintah daerah," lanjut Misbakhun.

Dinamika angka nominal TKD yang belakangan beredar luas di ruang publik ditegaskan bukan merupakan keputusan final melainkan bagian dari proses pembahasan kebijakan fiskal. Pemerintah daerah diimbau untuk tetap mengikuti seluruh tahapan pembahasan APBN secara proporsional seiring terbukanya ruang penguatan anggaran oleh pemerintah pusat. Misbakhun mencontohkan penambahan alokasi TKD pada APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun dari rancangan awal sehingga menjadi Rp 693 triliun sebagai bukti bahwa aspirasi daerah selalu diperhatikan.

"Pemerintah memahami aspirasi daerah. Kami di DPR juga terus meminta agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tetap memperoleh ruang fiskal yang memadai, terutama untuk pelayanan dasar, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal," ucap Misbakhun.

Lebih lanjut, Anggota DPR dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur tersebut menjelaskan bahwa keberpihakan APBN tidak hanya bertumpu pada satu pos anggaran anggaran saja. Mengingat volume APBN yang terus membesar, pembangunan di daerah dapat diakomodasi melalui jalur TKD maupun belanja langsung pemerintah pusat selama memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Yang paling penting ialah rakyat di daerah tetap memperoleh manfaat pembangunan. Instrumennya bisa dibahas, tetapi hasil akhirnya harus nyata, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Misbakhun.