DPR RI Dorong Penetapan Komisaris BUMN Berdasarkan Kompetensi Profesional

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak agar penunjukan pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengutamakan figur profesional yang kompeten, menyusul sorotan tajam publik terhadap integritas dan rekam jejak sejumlah komisaris terpilih. Langkah penegasan ini diambil setelah masyarakat mempertanyakan kapabilitas beberapa figur yang dinilai tidak memiliki pengalaman relevan dengan sektor bisnis korporasi pelat merah yang mereka awasi, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Minggu (5/7/2026). "Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya," tegas Puan dalam keterangan di laman resmi DPR.

Di sisi lain, kebijakan pengangkatan dewan pengawas dari berbagai latar belakang profesi dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas cakrawala visi korporasi dalam mengawal program-program strategis pemerintah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menjelaskan bahwa kehadiran figur dari luar ekosistem utama bisnis perusahaan justru memberikan kontribusi positif dalam proses pengambilan keputusan melalui penyediaan alternatif solusi. "Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," kata Qodari dilansir dari Antara.