DPR Desak Percepatan Penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra, Mariana, mendesak seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara terpadu di Kalimantan Selatan pada Jumat (21/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah percepatan penanganan lintas sektor tersebut dinilai mendesak untuk mencegah dampak buruk meluasnya titik kebakaran dan kabut asap yang makin memprihatinkan serta berisiko terhadap kesehatan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan.

Mariana mengimbau agar perlindungan terhadap warga terdampak diperkuat, di samping upaya pemadaman yang terus berjalan di lapangan.

"Petugas BPBD, TNI, Polri, dan relawan sudah berjibaku siang-malam. Bahkan, beberapa hari akhir-akhir ini api mulai mendekati permukiman penduduk," kata Mariana.

Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan tersebut meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi agar kebutuhan personel, logistik, dan peralatan pemadaman di area yang sulit dijangkau dapat terpenuhi secara optimal.

Apresiasi juga diberikan kepada gabungan petugas dan relawan yang terus mengendalikan sebaran titik api, sembari menegaskan pentingnya dukungan sumber daya tambahan dari seluruh pihak.

"Penanganan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi. Dukungan fasilitas, penambahan kekuatan personel, serta strategi penanggulangan di lapangan perlu terus diperkuat agar penyebaran api dapat segera dikendalikan," ujar Mariana.

Sinergi antarlembaga dinilai sangat krusial agar upaya penanggulangan tidak berjalan secara parsial. Selain itu, jaminan akses layanan kesehatan bagi masyarakat juga harus dipastikan.

Layanan kesehatan, edukasi pencegahan gangguan pernapasan, hingga pembagian alat pelindung diri seperti masker dipandang sebagai langkah penting untuk melindungi warga terdampak asap.

"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Dengan kerja sama seluruh pihak, saya yakin penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dapat dilakukan lebih cepat sehingga dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat dapat diminimalkan," kata Mariana.