by

DPR Desak Kemenkop UKM Lakukan Pendataan dan Evaluasi

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menyatakan, sebanyak 30 juta usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) mengalami kebangkrutan akibat pandemi Covid-19.

Atas kondisi ini DPR mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) untuk melakukan pendataan kembali UMKM yang sudah benar-benar mengalami kebangkrutan.

“Jika di ambang kebangkrutan dan yang masih mengalami penurunan operasional akibat pandemi, untuk selanjutnya dilakukan pembinaan dan diberikan bantuan maupun insentif agar UMKM tersebut dapat bertahan dan berkembang kembali,” jelas Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Jumat (9/4/2021).

Baca Juga  Lampung dan 17 Provinsi Lainnya Tak Naikan Upah

DPR juga meminta Kemenkop UKM untuk mengevaluasi penyaluran insentif terhadap UMKM yang telah dilakukan sejak tahun 2020, guna memastikan insentif tersebut tepat sasaran dan tepat manfaat, sehingga dapat mendorong operasional UMKM.

“DPR juga berharap Pemerintah merealisasikan rencana kenaikan rasio kredit UMKM perbankan di atas 30% agar dapat membantu UMKM yang membutuhkan modal untuk kembali menggenjot operasional usahanya,” terang Azis Syamsuddin.

Baca Juga  Azis Syamsuddin Dorong Penyelesaian 137 Kasus Konflik Agraria Rampung Sesuai Deadline

Diharapkan pula, Pemerintah untuk mempermudah UMKM dalam menyediakan akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

“Artinya perlu dilakukan kampanye, mengajak masyarakat untuk melakukan belanja dan membeli produk dalam negeri, khususnya produk UMKM,” terangnya.

Terakhir, Azis Syamsuddin meminta Pemerintah melanjutkan program bantuan kepada masyarakat berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk menstimulus masyarakat melakukan belanja produk UMKM.

Baca Juga  Kejar Target Kuartal II, Ramadan Momentum Tepat Genjot Konsumsi

“Tentu saja kami mendorong kementerian dan lembaga untuk melakukan belanja barang dengan mengutamakan produk UMKM, sehingga UMKM dapat terus beroperasi,” tutup Azis Syamsuddin. (as/ful)

 

Baca Juga