DPR Apresiasi Kenaikan Tunjangan Kinerja TNI dan Pegawai Kemhan

Komisi I DPR RI mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk menaikkan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Penyesuaian ini diharapkan mampu mendorong profesionalisme serta kesejahteraan para personel di sektor pertahanan, sebagaimana dilansir dari Detikcom, Jumat (31/7/2026).

Anggota Komisi I DPR, Dave, menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan langsung dari negara atas dedikasi prajurit. Ia menegaskan pentingnya apresiasi ini terhadap pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan nasional.

"Komisi I DPR RI menyambut baik keputusan Presiden untuk menaikkan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta melindungi kepentingan nasional," kata Dave, Jumat (31/7/2026).

Peningkatan kesejahteraan ini dinilai sejalan dengan tuntutan peningkatan kinerja di lapangan. Dave menekankan agar tunjangan yang lebih baik diimbangi dengan semangat pengabdian yang semakin kokoh.

"Peningkatan tunjangan kinerja juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan prajurit dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kesejahteraan yang semakin baik diharapkan dapat semakin meningkatkan semangat pengabdian dan profesionalisme prajurit TNI serta pegawai Kementerian Pertahanan dalam menjalankan tugasnya," ungkap Dave.

Selain peningkatan aspek personal, penguatan SDM di lingkungan pertahanan dinilai sebagai investasi strategis. Menurut Dave, penyesuaian ini berdampak pada efektivitas dan kesiapan kelembagaan dalam merespons tantangan masa depan.

"Peningkatan tunjangan kinerja ini mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat sumber daya manusia di sektor pertahanan," ujar Dave.

Ia juga menambahkan optimisme terkait pengaruh positif kebijakan tersebut terhadap stabilitas keamanan nasional secara menyeluruh.

"Kami meyakini kebijakan tersebut akan semakin memperkokoh profesionalisme institusi pertahanan, meningkatkan kesiapan nasional, serta memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan strategis di masa mendatang," tambah Dave.

Dukungan senada disampaikan oleh anggota Komisi I DPR lainnya, TB Hasanuddin. Ia menyebut penyesuaian tunjangan tersebut sudah sesuai dengan kalkulasi dan pembahasan anggaran yang berlangsung di parlemen.

"Ya itu sudah sesuai rencana yang didiskusikan di DPR sehubungan dengan harga yang semakin melambung," ungkap TB Hasanuddin.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan latar belakang keputusan penyesuaian tersebut. Ia menyebutkan bahwa tunjangan di instansi pertahanan sudah lama tidak mengalami kenaikan, di mana kebijakan serupa juga diterapkan pada beberapa kementerian dan lembaga lain.

"Ya, itu sebenarnya adalah tunjangan kinerja yang memang secara menyeluruh di seluruh kementerian dan lembaga itu ada yang disebut dengan tunjangan kinerja yang memang besarannya berbeda-beda," ujar Prasetyo di gerbong KA Nusantara Explorer, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Prasetyo menambahkan bahwa evaluasi berkala terhadap besaran tunjangan kinerja terus dilakukan pemerintah demi menyesuaikan kondisi riil para pegawai negeri dan prajurit.

"Nah, ada beberapa yang kemudian oleh karena pertimbangan tertentu itu diberikan kebijakan untuk dilakukan kenaikan setelah sekian tahun tidak pernah naik," sambung Prasetyo.