DPD RI Minta Efektivitas Otsus Papua Diukur dari Manfaat Masyarakat

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan keberhasilan Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Pernyataan tersebut disampaikan Yorrys di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026), sebagai respons atas pidato pengantar Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Jumat (14/8/2026), dilansir dari Detikcom.

"Saya sependapat bahwa Otsus Papua harus kita kawal bersama. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa besar anggaran yang diberikan, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat adat," ujar Yorrys di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026).

Yorrys menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan pembangunan di Tanah Papua. Kebijakan pemerintah diharapkan tetap menghormati karakteristik, identitas, dan sejarah lokal.

"Pembangunan tidak boleh menghilangkan identitas masyarakat Papua. Masyarakat adat harus dilibatkan dan menjadi bagian utama dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya," katanya.

Ia mendorong agar tata kelola dan pengelolaan dana Otsus dilakukan secara transparan serta tepat sasaran demi peningkatan kesejahteraan warga dan pelayanan publik.

"Papua tidak bisa hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Ada persoalan keamanan, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pelayanan dasar yang harus ditangani secara bersamaan. Kita ingin pembangunan menjadi jalan keluar, bukan menambah persoalan baru," tegasnya.

Selain itu, Yorrys menilai DPD RI memiliki peran strategis untuk mengagregasi aspirasi daerah ke tingkat nasional, salah satunya melalui penyiapan Panitia Khusus (Pansus) Papua.

"Pansus Papua harus menjadi ruang untuk mendengar langsung masyarakat, melihat persoalan di lapangan, dan menghasilkan rekomendasi yang konkret. Kita tidak boleh hanya mengidentifikasi masalah, tetapi harus mencari jalan keluar nya," ujarnya.

Ia mengimbau seluruh pihak agar menjadikan arahan Ketua DPD RI sebagai komitmen kolektif untuk memperkuat implementasi Otsus di lapangan.

"Jangan sampai Otsus hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam manfaat yang dirasakan rakyat. Keadilan untuk Papua adalah bagian dari keadilan Indonesia. Kita ingin membangun Papua bersama masyarakat Papua, untuk kesejahteraan masyarakat Papua, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya.