Dishub Banyumas Ajukan Tambahan Anggaran Operasional Bus Trans Banyumas

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mengajukan usulan tambahan anggaran operasional Bus Trans Banyumas sebesar Rp 15 miliar kepada Bupati Banyumas. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan transportasi publik tetap beroperasi hingga akhir Desember 2026.

Pembiayaan program Trans Banyumas yang dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) awal tahun 2026 tercatat hanya mencukupi untuk operasional hingga 28 Agustus 2026. Tambahan dana sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan biaya operasional bulanan sebesar Rp 3,3 miliar pada periode September hingga Desember 2026.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Trans Banyumas, Mohamad Eka Nugraha, membeberkan kondisi ketersediaan alokasi anggaran operasional tersebut pada Senin, 28 Juli 2026.

"Esensinya, pembiayaan program Trans Banyumas di awal tahun 2026 hanya cukup sampai dengan 28 Agustus 2026. Untuk pembiayaan mulai 29 Agustus sampai 31 Desember 2026 memang belum ada alokasi anggaran di RKA Dishub Kabupaten Banyumas," ujar Eka, Senin (28/7).

Pemerintah daerah melalui Dishub telah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal dengan menyusun draft usulan kebutuhan pembiayaan.

"Usulan biaya operasional Trans Banyumas untuk periode 29 Agustus sampai 31 Desember 2026 sudah kami sampaikan kepada Bupati Banyumas," katanya.

Kebutuhan anggaran diproyeksikan akan mengalami penurunan berkisar 25 hingga 35 persen mulai April 2027. Hal ini terjadi karena komponen biaya investasi untuk cicilan pembelian armada bus diperkirakan telah lunas.

"Anggaran operasional yang tersisa sekarang hanya cukup sampai 28 Agustus. Sudah kami ajukan untuk anggaran selanjutnya," katanya.

Eka mengonfirmasi bahwa kepastian kelanjutan operasional moda transportasi umum tersebut kini berada di tangan pimpinan daerah.

"Keputusan menunggu Bupati," terang dia.

Ia memprediksi efisiensi pembiayaan layanan angkutan angkutan umum ini baru akan terlihat secara signifikan pada tahun mendatang.

"Karena satu item pembiyaan dihapus yaitu biaya investasi," pungkas Eka.

Sejak pengelolaannya dialihkan ke Pemkab Banyumas pada 20 April 2026, layanan ini mencatatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 1,5 miliar. Sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026, total penumpang armada yang beroperasi sebanyak 52 unit (48 utama dan 4 cadangan) ini telah mencapai 1.137.099 orang.

"Saat ini, Trans Banyumas mengoperasikan 48 unit bus setiap hari. Selain itu, tersedia empat unit bus cadangan yang disiapkan apabila terdapat armada yang mengalami gangguan atau kerusakan, sehingga total armada mencapai 52 unit," katanya.

Dishub Banyumas memproyeksikan operasional armada dapat tetap terjaga guna menjaga tren positif peningkatan angka pengguna jalan umum.

"Dishub berharap dukungan anggaran dapat segera terealisasi sehingga layanan Trans Banyumas tetap beroperasi tanpa gangguan hingga akhir tahun 2026 dan terus memberikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, serta terjangkau bagi masyarakat," jelasnya.

Sektor operator turut memberikan respon mengenai kelangsungan angkutan massa darat di wilayah Kabupaten Banyumas tersebut. Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipoeng Martha Marsikun, mengarahkan konfirmasi kebijakan anggaran langsung kepada pihak berwenang.

''Boleh (tanya) ke Pak Kadinhub mas, soalnya ini keputusan dari pemda disediakan (anggaran) atau tidaknya. Boleh juga (tanya) ke Pak Bupati langsung,'' kata dia kepada Suara Merdeka.

Meskipun demikian, Ipoeng memberikan gambaran optimistis terkait perkembangan komunikasi terkini bersama Bupati Banyumas.

''Tapi info dari Pak Bupati sih tetap jalan,'' ujarnya.

Kejelasan pendanaan menjadi kunci utama agar tidak terjadi penghentian layanan armada secara mendadak.

''Kalau tidak ada anggaran, ya berhenti (operasional Trans Banyumas),'' jelas dia.

Pihak operator saat ini masih menanggung kewajiban finansial pembiayaan armada bus yang beroperasi di lapangan.

''Karena kami masih harus nyicil angsuran bus yang baru akan lunas lunas Februari 2027,'' tandasnya.

Di sisi lain, kekhawatiran juga dirasakan oleh para penumpang setia layanan angkutan harian Purwokerto. Wini Maulani, salah seorang pengguna Bus Trans Banyumas, mengungkapkan peran krusial angkutan umum tersebut bagi penghematan pengeluaran harian.

“Dengan adanya Trans Banyumas ini cukup membantu untuk menghemat biaya transportasi kemudian jika bus Trans Banyumas benar-benar berhenti beroperasi mungkin dampaknya akan terasa cukup signifikan sebagai seseorang yang bisa dibilang cukup sering menggunakan Trans Banyumas ini untuk keperluan transportasi,” ujarnya.

Wini menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan fasilitas transportasi umum murah bagi masyarakat banyak.

“Trans Banyumas merupakan daily needs dari masyarakat terutama di Purwokerto seperti itu kemudian untuk operasional bus Trans Banyumas saya rasa harus juga diperhatikan dan diprioritaskan karena itu salah satu bentuk dukungan dari pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.