Disdik Jatim Siapkan 1,49 Juta PIN Guna Mengakomodasi Pendaftaran SPMB 2026

Dinas Pendidikan Jawa Timur menyiapkan 1.495.200 Personal Identification Number untuk mengakomodasi proses pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026 di seluruh wilayah provinsi setempat.

Hingga hari kelima pelaksanaan, pengajuan kode identifikasi personal tersebut terpantau berjalan lancar di berbagai sekolah daerah Jawa Timur. Berdasarkan data panitia, sebanyak 117.323 pengajuan telah masuk untuk proses verifikasi dan validasi, sementara 90.963 siswa tercatat sudah berhasil memperoleh PIN.

"Alhamdulillah, pengambilan PIN lancar hingga hari ini, tidak ada laporan antrean dari sekolah se-Jawa Timur. Saya memprediksi mulai besok akan ramai yang mengajukan," kata Aries Agung Paewai, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur di Surabaya, Senin (1/6/2026) seperti dilansir jatim.antaranews.com.

Lonjakan pengajuan berkas diperkirakan terjadi setelah terbitnya Surat Keterangan Lulus dari masing-masing sekolah asal siswa. Disdik Jatim mengimbau masyarakat untuk memahami ketentuan penggunaan Kartu Keluarga maupun Surat Keterangan Domisili.

"Kalau mengklik SKD mutasi, maka siswa hanya bisa daftar di jalur mutasi saja, tidak bisa mengikuti jalur SPMB lainnya. Karena itu operator sekolah diminta memastikan kembali kebenarannya kepada siswa," ujar Aries Agung Paewai, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Aries menambahkan bahwa jalur mutasi memiliki porsi kuota sebesar tiga persen. Jalur ini diperuntukkan bagi anak Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Negara, hingga pekerja swasta yang instansinya berbadan hukum resmi.

Kelancaran proses ini juga mendapat perhatian dari legislatif Jawa Timur yang memantau kesiapan petugas di lapangan. Evaluasi menunjukkan penambahan jumlah tenaga pemroses berkas di sekolah efektif mencegah terjadinya penumpukan calon pendaftar.

"Semuanya on the track. Tidak ada antrean panjang. Yang masih manual itu hanya validasi dan verifikasi berkas oleh operator sekolah," kata Sri Untari Bisowarno, Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur.

Sementara itu, kendala keterbatasan infrastruktur teknologi diantisipasi melalui optimasi kapasitas server penampung data. Pihak pengembang sistem memastikan skema pembagian beban data otomatis berjalan saat pengunggahan dokumen dokumen pendukung dimulai.

"Insyaallah aman. Saat pendaftaran berlangsung, terutama tahap dua yang memerlukan unggah dokumen, biasanya kami scale up ke posisi yang nyaman bagi masyarakat," ujar Dwi Sunaryono, Kepala Laboratorium Algoritma dan Pemrograman ITS Surabaya dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Selasa (2/6/2026).

Pembatasan jumlah dokumen diterapkan karena validasi masih dilakukan secara manual oleh petugas perwakilan sekolah dengan rata-rata 300 berkas. Siswa yang memiliki banyak piagam disarankan mengunggah dokumen dengan bobot nilai tertinggi dalam format PDF.

Sistem seleksi dirancang real-time pada jalur domisili dengan menampilkan tiga jenis pemeringkatan sekaligus, yakni reguler, sebaran, dan kuota satu persen. Untuk jalur reguler, formula penilaian didasarkan pada komposisi 60 persen nilai rapor dan 40 persen Tes Kompetensi Akademik.

"Maka harus dilihat dulu, itu masuk reguler atau sebaran. Karena ada perbedaan. Tidak seluruhnya diadu berdasarkan nilai tertinggi," jelas Dwi Sunaryono, Kepala Laboratorium Algoritma dan Pemrograman ITS Surabaya.

Dwi menambahkan, seleksi menggunakan indikator usia dan waktu pendaftaran jika ditemukan kesamaan nilai akhir dan jarak rumah. Pendaftaran jalur domisili tahap pertama dibatasi oleh sistem zonasi rayon, namun pembatasan tersebut tidak berlaku lagi saat memasuki tahap ketiga.

"Kadang nilai peserta di jalur sebaran bisa lebih kecil dibanding yang reguler, karena saingannya hanya di kelurahan itu saja," pungkas Dwi Sunaryono, Kepala Laboratorium Algoritma dan Pemrograman ITS Surabaya.

Di sisi lain, daya tampung institusi pendidikan negeri di Jawa Timur dilaporkan hanya mampu menyerap sekitar 39,3 persen dari total kelulusan jenjang sekolah menengah pertama. Pemerintah daerah memitigasi keterbatasan kuota ini dengan menggandeng lembaga pendidikan swasta.

"Proses verifikasi dimulai sejak 29 Mei hingga 9 Juni. Dengan sistem yang sudah diatur berdasarkan tanggal dan jam, suasana menjadi lebih longgar dan tertata. Calon murid maupun orang tua bisa memastikan kapan mereka harus datang untuk melakukan verifikasi data primer," ujar Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur saat meninjau pelaksanaan di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Surabaya, Senin (1/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan transparansi dan ketertiban penataan antrean verifikasi fisik penentu kelayakan pendaftar. Pemerintah mengapresiasi kontribusi sektor swasta yang meningkatkan alokasi bantuan biaya pendidikan bagi siswa baru.

"Sebanyak apa pun harapan masyarakat untuk masuk sekolah yang diinginkan, kita juga harus memahami bahwa kapasitas SMA dan SMK negeri hanya sekitar 39,3 persen. Karena itu, sekolah swasta memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan akses pendidikan bagi siswa di Jawa Timur," ucap Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur seperti dilansir memorandum.disway.id.

Kemitraan institusi swasta penyedia bantuan biaya meningkat dari 1.757 lembaga pada 2025 menjadi 2.106 sekolah pada tahun 2026. Hal ini berdampak pada penambahan kuota penerima manfaat bantuan dari 72.989 anak menjadi 79.086 siswa.

"Ini bentuk kebersamaan yang luar biasa. Sekolah-sekolah swasta ikut nyengkuyung beban masyarakat dengan memberikan beasiswa kepada puluhan ribu siswa. Tahun ini ada 79.086 siswa yang berpeluang memperoleh beasiswa dari SMA maupun SMK swasta di Jawa Timur," tukas Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.