Diplomat AS Aksi Aksi Aksi Keluar Ruangan Sidang PBB Protes Prancis

Delegasi diplomat Amerika Serikat melakukan aksi keluar ruangan atau walkout saat perwakilan Prancis menyampaikan pidato dalam rapat Dewan Keamanan PBB mengenai perang Rusia di Ukraina di New York, Senin (27/7/2026). Aksi diplomatik ini dipicu oleh kecaman tajam Prancis atas sikap Amerika Serikat yang menolak perpanjangan masa jabatan Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Turk dalam pemungutan suara Majelis Umum PBB. Ketegangan bermula dari unggahan Misi Prancis untuk PBB di Geneva di media sosial X yang menyebut Amerika Serikat bukan lagi pilar hak asasi manusia dan kini terisolasi bersama Korea Utara, Nikaragua, Mali, dan Rusia.

Perwakilan AS menegaskan aksi keluar ruangan tersebut akan terus dilakukan setiap kali delegasi Prancis berbicara sampai negara tersebut mencabut pernyataan yang dinilai merendahkan.

Juru bicara perwakilan AS menyatakan bahwa penolakan terhadap rekapitulasi jabatan tidak berarti menentang prinsip hak asasi manusia, melainkan kritik terhadap rekam jejak kepemimpinan lembaga tersebut. Meskipun mendapat penolakan dari Amerika Serikat, Rusia, dan Israel, Majelis Umum PBB tetap mengesahkan perpanjangan masa jabatan empat tahun kedua untuk Volker Turk dengan dukungan 144 negara.

"AS dulunya adalah mercusuar hak asasi manusia. Tidak lagi," tulis Misi Resmi Prancis untuk PBB di X pada Sabtu. "Hari ini, AS berdiri bersama Korea Utara, Nikaragua, Mali & Rusia, terisolasi. Dan dunia tidak lagi mendengarkannya," tambah akun tersebut.

Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz merespons tuduhan tersebut secara terbuka melalui media sosial. "Sangat mengecewakan — meski tidak mengejutkan — bahwa beginilah cara Prancis mengalihkan perhatian atas pemungutan suaranya yang memalukan untuk memanjakan beberapa pelanggar hak asasi manusia terburuk," tulis Waltz di X. "Prancis memilih seseorang yang telah menggurui demokrasi bebas dan berdaulat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Israel, sambil mendekati para penindas terburuk di dunia," kata Waltz.

Delegasi AS di PBB menilai sistem hak asasi manusia internasional telah mengalami penurunan kredibilitas secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

"Sistem HAM PBB telah kehilangan kredibilitas selama berdekade-dekade," kata Bartos. "Tuan Türk telah membimbingnya ke pembaringan kematiannya," ujar Bartos. "Dan jika Anda memilih untuk menunjuk kembali Volker Türk untuk masa jabatan empat tahun, sistem itu akan mati," tegas Bartos.

Pihak Amerika Serikat juga memperingatkan adanya konsekuensi serius terkait keterlibatan dan pendanaan organisasi internasional tersebut setelah prosedur pemungutan suara yang dinilai terburu-buru.

"Pastikan, jika majelis ini mentolerir pelampauan prosedur, kesepakatan ruang belakang, dan penyalahgunaan jabatan PBB, akan ada konsekuensinya," peringat Bartos. "Amerika Serikat akan segera menilai kembali keterlibatan, partisipasi, dan pendanaan kami," tegas Bartos.

Utusan Rusia juga menyampaikan kritik terhadap proses pencalonan kembali kepemimpinan komisi hak asasi manusia tersebut. Guterres telah menabur perselisihan di antara anggota PBB dan menuduh Türk memiliki "bias politik" serta mempromosikan "kepentingan geopolitik Barat dengan dalih kepedulian terhadap hak asasi manusia," kata Chumakov.

Sementara itu, Uni Eropa memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan dan kinerja Volker Turk selama masa jabatan pertamanya. "Uni Eropa percaya bahwa Tuan Türk secara terbukti telah memenuhi tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya secara efektif dan dengan integritas dalam cara yang objektif dan tidak selektif selama empat tahun terakhir," kata Mythen. Organisasi pemantau PBB yang berbasis di Jenewa, UN Watch, menilai pembaruan masa jabatan tersebut dilakukan secara tergesa-gesa.

Eksekutif Direktur UN Watch Hillel Neuer menyebut pembaruan itu "terburu-buru dan belum pernah terjadi sebelumnya" serta menilai "tidak pantas" bagi pemerintah Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menyerang Amerika Serikat sambil merayakan penunjukan kembali Türk.

Dari kalangan akademisi dan lembaga pemikir Amerika Serikat, tanggapan keras juga dilontarkan terhadap sikap diplomatik Prancis. "Mungkin tunjukkan rasa terima kasih?" tulis Gardiner di X. "Orang-orang Prancis berutang keberadaan mereka sebagai bangsa yang berdaulat kepada Amerika Serikat," kata Gardiner.

Kritik terhadap kepemimpinan komisi HAM PBB juga datang dari kalangan organisasi non-pemerintah internasional terkait isu minoritas di Asia.

"Noda terbesar pada reputasi Türk adalah pengabaian totalnya terhadap warga Uyghur," kata Roth. Pihak PBB menegaskan bahwa proses perpanjangan masa jabatan telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan tata tertib yang berlaku sejak posisi tersebut dibentuk pada 1993.

"Sekretaris Jenderal melakukan hal-hal dengan cara yang sangat transparan, mengikuti aturan dan wewenangnya," kata Dujarric kepada wartawan pada Jumat. "Konsultasi telah dilakukan dengan negara-negara anggota sebelum ini dan dengan kelompok-kelompok regional," ujar Dujarric.

Kementerian Luar Negeri Israel melontarkan kritik tajam terhadap keputusan penunjukan kembali pejabat HAM tersebut. Tindakan Guterres untuk mendapatkan masa jabatan kedua bagi Türk adalah "kegagalan moral terbaru" dari Sekretaris Jenderal PBB, kata Kementerian Luar Negeri Israel di media sosial. "Setelah bertahun-tahun bias terhadap Israel, jawabannya adalah akuntabilitas — bukan mengubah aturan," kata kementerian tersebut.

Perwakilan diplomasi AS kembali menegaskan posisinya di dalam ruang sidang Dewan Keamanan PBB usai aksi keluar ruangan.

"Hari ini, saya mengingatkan mereka bahwa Amerika Serikat-lah yang tetap menjadi mercusuar kebebasan bagi dunia," kata Negrea. "Karena itu, kami tidak akan memberi mereka keuntungan untuk mendengarkan omong kosong terpolitisasi mereka sampai mereka merenungkan retorika sok tahu dan tidak terhormat mereka serta berperilaku sesuai dengan kursi mereka di dewan ini," ujar Negrea. Duta Besar Prancis Jerome Bonnafont memilih untuk tidak merespons secara langsung aksi walkout diplomat AS dalam pidato penutupnya.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk dengan tujuan bekerja menuju perdamaian dan keamanan internasional, hak asasi manusia, dan pembangunan," kata Bonnafont.

"Semua itu membentuk semangat yang diusung Prancis dalam bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa … untuk melestarikan institusi ini, independensinya, kemampuannya untuk bertindak melayani piagam dan bertindak melayani hak asasi manusia serta perdamaian," tegas Bonnafont.