Dino Patti Djalal Sarankan Prabowo Kurangi Perjalanan Luar Negeri

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas frekuensi perjalanan dinas ke luar negeri melalui unggahan video pada Sabtu (30/5/2026), demi melakukan efisiensi anggaran negara.

Imbauan tersebut disampaikan Dino karena menilai intensitas kunjungan luar negeri sang presiden sangat tinggi sejak resmi menjabat. Lonjakan agenda internasional ini dinilai memicu pembengkakan pengeluaran logistik protokoler pemerintahan, seperti dilansir dari Detikcom.

"Sebagai sahabat lama bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia mengimbau presiden Prabowo untuk secara signifikan Mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," ujar Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Dino menambahkan bahwa perjalanan seorang kepala negara selalu melibatkan tim pendahulu hingga pengamanan ketat. Hal tersebut otomatis menguras anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar.

"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri," katanya Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Menurut Dino, biaya satu kali perjalanan dinas ke luar negeri bisa mencapai angka puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Atas dasar itulah dirinya merumuskan lima poin saran strategis untuk Presiden Prabowo.

"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, Biaya pesawat, Biaya hotel, Biaya logistik, Biaya konsumsi, Biaya protokoler dan pengamanan," imbuhnya Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Dalam saran pertamanya, Dino meminta presiden memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh untuk pembicaraan bilateral bilateral yang biasanya berlangsung singkat. Ia mencontohkan langkah Presiden Meksiko yang intens berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat lewat telepon tanpa pertemuan fisik.

"Untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, Kami menyarankan presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau zoom atau telepon," ujar Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Pada poin kedua, Dino mendorong Prabowo mengoptimalkan pertemuan bilateral di sela-sela forum internasional resmi. Dino menyayangkan adanya momen saat Presiden Finlandia tidak mendapatkan respons ketika meminta waktu bertemu Prabowo di sidang PBB.

"Untuk menghemat biaya dan waktu, kami juga menganjurkan agar presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir," kata Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Ia juga menceritakan insiden serupa dalam KTT ASEAN di Cebu ketika ajakan pertemuan bilateral dari seorang kepala pemerintah negara ASEAN tidak direspons oleh pihak Istana.

"Konon sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu Presiden Finlandia Alexander Stubb Yang merupakan pemimpin barat yang paling progresif dan pidatonya juga banyak disorot meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo di New York tapi tidak pernah direspons entah kenapa," imbuhnya Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Saran ketiga berfokus pada pentingnya perencanaan kunjungan internasional yang matang dan terjadwal transparan semenjak sebulan sebelumnya. Dino menyoroti kunjungan mendadak ke Pakistan dan Rusia saat terjadi bencana alam di dalam negeri yang minim informasi publik.

"Baik Seskab Teddy orator Menlu Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan Presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya, atau minimal seminggu sebelum hari H. Dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat. Perlu lah diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri," ujar Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Untuk poin keempat, Dino mengusulkan agar Prabowo lebih aktif bertindak sebagai tuan rumah dengan menerima kunjungan pemimpin asing di Indonesia. Langkah ini meniru strategi diplomasi domestik yang diterapkan oleh Presiden China Xi Jinping.

"Saya juga menganjurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Tanah Air Ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri. Inilah yang dilakukan presiden Tiongkok Xi Jinping yang jauh lebih banyak menerima tamu negara kamu negara di Beijing ketimbang bepergian ke luar negeri," kata Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Saran kelima mengimbau agar delegasi diplomatik taktis diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Luar Negeri Sugiono guna memangkas anggaran. Menlu diharapkan fokus penuh pada politik luar negeri tanpa harus selalu mendampingi presiden sebagai pengiring tetap.

"Di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari entourage Presiden yang harus selalu berada di samping presiden. Ingat, Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari entourage presiden Dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri," tuturnya Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Kritik dan saran tersebut langsung mendapatkan tanggapan resmi dari pihak Istana Negara pada Senin (1/6/2026). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi mengenai tudingan pemborosan anggaran tersebut.

"Kemudian berikutnya, karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal," kata Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet melalui video Sekretariat Kabinet.

Teddy menyampaikan apresiasi atas evaluasi terstruktur yang diberikan oleh Dino mengenai manajemen perjalanan dinas luar negeri. Seskab menegaskan bahwa seluruh kelebihan biaya operasional dari kunjungan kerja internasional selama ini ditutup menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo.