Dewan Ekonomi Nasional Laporkan Evaluasi Program Makan Bergizi ke Presiden

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026) sore untuk melaporkan hasil evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perkembangan digitalisasi pelayanan publik. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama sejumlah anggota dewan lainnya.

Dilansir dari Detikcom, pembahasan dalam pertemuan tersebut berfokus pada perbaikan tata kelola program MBG berdasarkan survei di ratusan titik serta optimalisasi teknologi pemerintahan (govtech) berbasis kecerdasan buatan (AI). Data dari kementerian dan lembaga kini juga telah mulai terintegrasi.

"Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden detail," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut menjelaskan bahwa integrasi data dalam sistem teknologi pemerintahan saat ini sudah mencapai sebagian besar target operasional. Penyatuan basis data tersebut dinilai menjadi langkah besar dalam sejarah administratif pemerintahan Indonesia.

"Tadi kami laporkan mengenai government technology karena sudah 80% government technology ini terkoneksi dan pertama kali juga 8 kementerian/lembaga sepanjang Republik kini mereka datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami karena datanya menjadi satu berbasis AI," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Sistem baru ini diharapkan mampu memusatkan seluruh data pemerintahan secara akurat. Langkah tersebut akan menutup celah terjadinya tumpang tindih atau manipulasi informasi di masa mendatang.

""Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti govtech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa, karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Sementara itu, anggota DEN Septian Hario Seto memaparkan mengenai metode pengambilan data lapangan yang dilakukan oleh timnya. Peninjauan dilakukan secara acak untuk memetakan dampak ekonomi dari program tersebut.

"Jadi satu hal tadi yang kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah hasil dari survei MBG yang kami lakukan secara independen. Kami biayai sendiri terkait dengan terutama kami ingin melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG program ini dijalankan," kata Septian Hario Seto, Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Data survei menunjukkan sebagian besar Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang dievaluasi telah melibatkan sektor usaha lokal. Keterlibatan ini mendominasi struktur pasokan logistik di sekitar wilayah operasional.

"Jadi ini bisa digambarkan, merepresentasikan dari total keseluruhan populasi SPPG yang ada. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut," kata Septian Hario Seto, Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Kehadiran program ini dinilai tidak hanya berfokus pada pemenuhan nutrisi anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di tingkat daerah. Mayoritas sektor UMKM yang terlibat berada dalam cakupan wilayah administratif yang sama dengan unit pelayanan.

"Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada," kata Septian Hario Seto, Anggota Dewan Ekonomi Nasional.