Demokrat Bantah Ketum AHY Hasut Posisi PDIP Luar Pemerintahan

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menepis tuduhan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang menyebut Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menghasut PDI Perjuangan terkait sikap politik di luar pemerintahan, pada Rabu (24/6/2026).

Penegasan tersebut disampaikan Herman menanggapi kritik tajam dari pihak PDIP sebagaimana dilansir dari Detikcom. Menurut Demokrat, pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Umum mereka murni berupa ajakan kebaikan demi kemaslahatan bangsa.

"Tidak ada kalimat Mas AHY menghasut, justru yang disampaikan adalah ajakan kebaikan untuk bangsa dan negara dan hal ini dicontohkan ketika Partai Demokrat juga berada dalam posisi sebagai partai penyeimbang," kata Herman kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Herman berpendapat pandangan AHY justru menaruh kepentingan negara di atas urusan kelompok partisan. Situasi global yang penuh ketidakpastian politik serta ekonomi dinilai memerlukan persatuan nasional.

"Pandangan untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan partisan menurut saya merupakan pandangan yang mulia, di tengah negara kita sedang dalan situasi terdampak akibat ketidakpastian politik dan ekonomi global," ujar Herman.

Anggota Komisi VI DPR RI tersebut juga menilai upaya merajut persatuan sebagai langkah yang positif.

"Dan tentu ajakan untuk bersatu dan menciptakan negara yang kondusif adalah hal yang baik untuk bangsa dan negara," sambung anggota Komisi VI DPR RI ini.

Sebelumnya, polemik mencuat setelah Deddy Sitorus melayangkan kritik terhadap AHY yang meminta PDIP tetap memberikan kritik konstruktif. Deddy juga mengungkit bahwa partainya kerap dijadikan kambing hitam, termasuk tudingan mendalangi demonstrasi pada tahun 2025 dan 2026 yang menyeret nama kader PDIP, Andi Widjajanto.

"Nah, sekarang sama saja. Dituduh-tuduh Andi Widjajanto. Bahkan seorang Menko seperti AHY ngomong, ya jangan menghasut," ujarnya.

Deddy menilai posisi di luar lingkar kekuasaan membuat partainya rentan mendapatkan tuduhan sepihak.

"Ini lagi-lagi membuktikan bahwa memang berada di luar pemerintahan itu selalu mudah menjadi kambing hitam, ya," sambungnya.