Amerika Serikat dan Iran Utus Delegasi Perundingan ke Doha

Delegasi dari Amerika Serikat dan Iran dilaporkan bertolak ke Doha, Qatar pada pekan ini demi mengupayakan kelanjutan proses negosiasi menuju kesepakatan damai yang permanen, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Langkah diplomatik ini diambil di tengah munculnya perbedaan klaim antara Washington dan Teheran terkait kepastian pelaksanaan pertemuan tatap muka secara langsung setelah perang yang berlangsung selama empat bulan berakhir dengan gencatan senjata. Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pihak Teheran yang mengajukan permohonan untuk mengadakan pembicaraan formal tersebut secara langsung di Qatar.

"Iran telah meminta pertemuan. Pertemuan itu akan berlangsung besok di Doha," tulis Trump melalui platform media sosial konservatif, Truth Social pada Senin (29/6).

Menyusul pengumuman tersebut, Gedung Putih mengonfirmasi keberangkatan Utusan Khusus Steve Witkoff bersama penasihat kepresidenan Jared Kushner ke Doha untuk memimpin pembicaraan teknis. Namun, klaim mengenai adanya pertemuan bilateral langsung dibantah oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, yang menyebut kehadiran tim ahli mereka hanya untuk agenda terpisah.

"Tidak ada pertemuan negosiasi dengan pihak AS di tingkat mana pun yang dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan," kata Baghaei pada Senin (29/6). Kantor berita Reuters turut melaporkan bahwa hingga Senin (29/6) belum ada konfirmasi resmi mengenai realisasi pertemuan langsung antara kedua delegasi, walau nota kesepahaman memberi tenggat waktu kurang dari 60 hari untuk merundingkan isu nuklir dan sanksi ekonomi.

Ketegangan juga masih membayangi jalur pelayaran strategis Selat Hormuz karena perbedaan penafsiran pengelolaan wilayah perairan tersebut. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi pada Minggu (28/6) menegaskan penolakan terhadap mekanisme pengaturan pelayaran komersial baru yang berada di luar koordinasi negaranya bersama Oman. "Setiap upaya membentuk pengaturan baru atau terpisah dari mekanisme yang saat ini dijalankan Republik Islam Iran hanya akan menimbulkan komplikasi lebih lanjut, menunda pembukaan kembali Selat Hormuz, dan meningkatkan ketegangan," ujar Araghchi.

Saling serang sempat terjadi di akhir pekan saat Komando Pusat AS menggempur target militer Iran, yang kemudian dibalas dengan serangan ke pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain.

Selain masalah pelayaran, operasi pembersihan ranjau laut di selat tersebut menjadi perdebatan setelah Iran secara terbuka menolak keterlibatan Prancis. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi memberikan peringatan keras kepada Paris agar tidak ikut campur dalam pembersihan ranjau tersebut. "Situasinya sensitif dan kompleks. Kami sangat menyarankan Prancis agar tidak semakin memperumit keadaan dengan tindakan-tindakannya yang provokatif," kata Gharibabadi.

Di sisi lain, proses diplomasi ini juga dihambat oleh situasi di Lebanon, di mana Iran menuntut penarikan mundur pasukan Israel sebagai syarat utama kelanjutan negosiasi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak tuntutan tersebut dan menegaskan militer mereka tidak akan keluar sebelum milisi setempat dilucuti. "Pasukan Israel akan tetap berada di Lebanon selatan sampai Hizbullah dan organisasi teroris lainnya dilucuti, serta tidak lagi menimbulkan ancaman bagi Israel," kata Netanyahu.

Tuntutan penarikan bersyarat tersebut langsung mendapatkan reaksi keras dari pihak Lebanon. Pemimpin Hizbullah, Naim Kassem dengan tegas menolak persyaratan sepihak yang diajukan oleh pihak Israel tersebut.

"usulan yang sangat berbahaya." kata Kassem. Media pemerintah Lebanon melaporkan bahwa serangan militer Israel di wilayah selatan masih terus terjadi pada Senin (29/6), meskipun kerangka perdamaian telah disepakati pada pekan sebelumnya.