Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta Maaf Soal Layanan Dasar Rakyat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, dilansir dari Detikcom. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan yang terbuka bagi masyarakat umum tersebut.

Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat. Ia mengakui pihak pemerintah daerah hingga kini belum sepenuhnya bisa memerdekakan seluruh lapisan rakyat di wilayahnya.

Kondisi tersebut dibuktikan dengan masih adanya lebih dari 80.000 warga Jawa Barat yang belum menikmati fasilitas aliran listrik. Padahal, provinsi ini menjadi pusat energi listrik melalui PLTA Waduk Cirata, PLTA Waduk Jatiluhur, serta pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Guna mengatasi persoalan layanan dasar tersebut, Pemprov Jawa Barat berjanji akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara fokus untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Tidak boleh ada rakyat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya hutang karena tidak mampu membayar. Tidak boleh ada rakyat yang operasi caesar, KTP ditahan rumah sakit karena tidak mampu bayar," ujar Dedi dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Dedi mengimbau seluruh jajaran Kepolisian, TNI, Pengadilan, hingga instansi daerah untuk berkolaborasi mewujudkan masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Ia menegaskan telah menunda pengadaan baju baru serta pembelian properti rumah dinas menggunakan dana negara demi memprioritaskan anggaran bagi rakyat.

"Seluruh penundaan itu untuk mengangkat derajat supaya pendidikan masyarakat Jabar meningkat, minimal 12 tahun. Agar masyarakat Jabar kesehatannya meningkat, ekonomi meningkat, memiliki kesempatan kerja," ucap Dedi.

Dedi menginstruksikan para penyelenggara negara di lingkungan Pemprov Jabar untuk memberikan pelayanan terbaik ketimbang menuntut pemenuhan fasilitas pribadi.

"Jangan berpikir kenaikan tunjangan, menuntut fasilitas, padahal sudah besar. Kita harus malu. Harusnya kita membangun rasa adil pada seluruh rakyat," jelas Dedi.

Selain masalah sosial ekonomi, Pemprov Jawa Barat juga menargetkan perlindungan bagi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Pelaksanaan upacara yang menghadirkan pertunjukkan defile ini disambut antusias oleh warga sekitar yang diizinkan masuk ke halaman Gedung Sate.

"Biasanya penjagaan ketat, saya kaget pas warga bisa lihat lebih dekat defile," ucap Maryam, seorang warga asal Soreang.

Warga yang berkesempatan hadir mengaku bangga dapat memasuki area halaman cagar budaya tersebut secara langsung.

"Setelah dibuka seperti ini lumayan bangga karena bisa menginjakkan kaki di Gedung Sate sebagai rakyat biasa," kata Maryam.

Antusiasme serupa dirasakan oleh warga lainnya yang memanfaatkan momen tersebut untuk menyaksikan jajaran aparat dan petugas dari dekat.

"Bangga tahun ini bisa masuk karena sebelumnya berdiri di luar Gedung Sate saja," ungkap Tini, warga Pasirkoja.