Gubernur Dedi Mulyadi Kritisi Budaya Feodal Birokrasi Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik keras terhadap budaya feodalisme birokrasi dan meminta pejabat daerah menunda belanja fasilitas pribadi saat memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026).

Penataan ulang sistem keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai krusial agar alokasi anggaran daerah dapat diprioritaskan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan 12 tahun dan jaminan kesehatan.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sikap menuntut kenaikan fasilitas di tengah keterbatasan layanan publik bagi warga miskin merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh aparatur negara.

"Kita harus malu pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan sang saka merah putih. Tidak terus-terusan kita berpikir menaikkan kenaikan tunjangan yang kita miliki yang menurut saya sudah besar, tidak terus-terusan menuntut fasilitas pada negara," ujar Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Sorotan tersebut diarahkan pada kebiasaan pengadaan barang yang dinilai tidak mendesak, mulai dari peremajaan mobil dinas hingga renovasi tempat tinggal pejabat yang menyedot anggaran daerah.

"Menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinas. Seluruh penundaan itu diarahkan untuk mengangkat derajat masyarakat," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Pemborosan anggaran rutin pemerintahan seperti perjalanan dinas, rapat di hotel, hingga pergantian perangkat teknologi setiap tahun juga diminta untuk segera dihentikan demi efisiensi.

"Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen yang di dalamnya misalnya IT-nya seabrek-abrek tiap tahun ganti, laptopnya ganti tiap tahun, layar digitalnya diganti tiap tahun tapi enggak punya makna gitu loh," ujar Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan seremonial dinilai sangat kontras dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di lapangan yang masih membutuhkan bantuan nyata.

"Uangnya habisin di ruang rapat habis puluhan juta, makannya Rp300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita. Nah, itu kan kita enggak boleh meniru feodalisme itu karena di birokrasi itu bisa tumbuh kalau tidak segera kita sadari," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Pada pelaksanaan upacara kemerdekaan di Gedung Sate tersebut, Pemprov Jawa Barat mengalokasikan tribun VVIP secara khusus untuk para pekerja lapangan, seperti petani, nelayan, pengemudi ojek online, hingga petugas kebersihan.

"Mereka yang bekerja keras bersusah payah membangun fasilitas publik dan menjaga kebersihan adalah sosok yang paling berhak menduduki tempat kehormatan ini," ujar Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Perhatian terhadap peredaran obat-obatan terlarang di pedesaan turut disampaikan Gubernur sebagai bentuk ancaman penjajahan baru yang merusak generasi muda.

"Nasionalisme sejati bukan sekadar retorika antikolonialisme di masa lalu, melainkan keberanian kita untuk menjaga tanah dan air, membebaskan warga dari ketimpangan, serta membebaskan anak muda dari bahaya Narkoba dan obat terlarang," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengundang Atta Fathurrahman, siswa SDN Waluya 02 Cikarang Utara yang meraih medali emas IMEC Olympiade Malaysia, untuk menerima apresiasi langsung atas prestasinya.

"Bersyukur, sangat bersyukur sekali. Ini merupakan apresiasi dari kerja keras dan hasil belajar Atta untuk sampai di sana. Hal itu sangat kami hargai karena bisa menambah prestasi anak kami dan membuat dia semakin semangat dalam mengejar cita-citanya," ujar Satya Andayani, Ibunda Atta.

Orang tua siswa menyampaikan bahwa perhatian yang diberikan pihak pemerintah daerah memberikan dampak psikologis positif bagi perkembangan anak dalam berprestasi.

"Pak Gubernur banyak memuji Atta, katanya semakin pintar dan tetap berprestasi. Beliau juga memberikan semangat, saran dan nasihat kepada Atta," kata Satya Andayani, Ibunda Atta.

Pemberian penghargaan berupa dana pembinaan diserahkan melalui asisten Gubernur sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan siswa asal Kabupaten Bekasi tersebut.

"Alhamdulillah, buat Atta. Yang paling penting bagi kami bukan melihat nominalnya, tetapi apresiasi itu menjadi bentuk penghargaan atas jerih payah dan perjuangan Atta. Ini juga bisa menjadi tambahan semangat karena ke depan Atta masih akan mengikuti berbagai lomba," ujar Satya Andayani, Ibunda Atta.

Dukungan moral yang didapatkan dari pimpinan daerah menjadi dorongan penting bagi keluarga untuk terus mendampingi pendidikan anak.

"Kalau anak diapresiasi seperti itu, anak jadi merasa bahwa perjuangannya ternyata tidak sia-sia. Itu yang paling kami syukuri. Kalaupun mendapat hadiah berupa uang atau benda, itu merupakan hasil dari jerih payah dan prestasinya," kata Satya Andayani, Ibunda Atta.

Undangan resmi yang disampaikan melalui Sekretariat Daerah Jawa Barat sempat mengejutkan pihak keluarga sebelum menghadiri acara di Bandung.

"Kami benar-benar speechless dan kaget, karena tidak menyangka Atta mendapatkan undangan langsung untuk hadir di acara Gubernur," ujar Rahman, Ayah Atta.