Cina Batasi Ekspor Komponen Dual Use ke 20 Perusahaan Jepang

Kementerian Perdagangan Cina resmi memasukkan 20 entitas Jepang ke dalam daftar pengendalian ekspor barang berkemampuan ganda atau dual-use pada Senin (29/06). Pembatasan perdagangan luar negeri ini diberlakukan akibat ketegangan geopolitik yang kian meningkat antara Beijing dan Tokyo, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Kebijakan pengetatan ini menyasar beberapa divisi perusahaan besar seperti Mitsubishi Corporation, serta menempatkan 20 entitas lain termasuk Mitsui E&S, Fujitsu, dan Komatsu dalam daftar pengawasan.

Regulasi teranyar mewajibkan korporasi Cina mengajukan izin khusus serta menyerahkan laporan penilaian risiko guna memastikan produk sipil tersebut tidak disalahgunakan untuk keperluan pertahanan. Aksi boikot parsial ini memicu respons keras dari otoritas perdagangan di Beijing terkait arah kebijakan pertahanan Tokyo belakangan ini.

"sepenuhnya dapat dibenarkan, masuk akal, dan sesuai hukum," tegas Kementerian Perdagangan Cina mengenai kebijakan kontrol ekspor tersebut.

Pemerintah Cina menilai langkah tersebut menjadi instrumen penting untuk meredam ambisi pembaruan kekuatan militer di negara tetangganya. "Kami berharap Jepang menyadari kesalahannya, membalikkan arah kebijakan yang keliru, sungguh-sungguh merefleksikan masa lalunya, dan kembali ke jalur yang benar," tambah Kementerian Perdagangan Cina.

Pihak Tokyo langsung melayangkan protes resmi tidak lama setelah pengumuman restriksi dagang tersebut disiarkan ke publik. "tidak dapat diterima dan sangat disesalkan," ujar Juru bicara utama pemerintah Jepang merujuk pada pembatasan tersebut.

Pemerintah Jepang kini sedang mengalkulasi dampak ekonomi dari regulasi baru ini terhadap rantai pasok domestik mereka. "pemerintah akan mengambil langkah balasan yang diperlukan setelah melakukan penilaian menyeluruh terhadap pembatasan tersebut beserta dampaknya," kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara pada Senin. Tekanan diplomatik melalui jalur ekonomi ini bukan pertama kalinya terjadi sepanjang tahun berjalan.

"alih-alih melakukan refleksi dan memperbaiki arah kebijakannya, Jepang justru terus menempuh jalan yang salah" kata Kementerian Perdagangan Cina mengingat kembali kejadian pada Februari lalu.

Otoritas Beijing memastikan bahwa sanksi administrasi ini tidak akan mengganggu stabilitas iklim bisnis secara umum. "Langkah ini tidak memengaruhi hubungan ekonomi dan perdagangan normal antara Cina dan Jepang, dan entitas Jepang yang jujur serta mematuhi hukum sama sekali tidak perlu khawatir," tegas Kementerian Perdagangan Cina. Pengamat internasional menilai bahwa manuver ekonomi ini memiliki esensi politik yang lebih kuat ketimbang motif perdagangan murni.

"pesan diplomatik" ujar George Chen, mitra untuk kawasan Greater Cina di firma konsultan The Asia Group.

Situasi di Selat Taiwan dan penguatan aliansi regional ditengarai menjadi pemicu utama di balik respons agresif Beijing. "Dari sudut pandang Beijing, Jepang belum mengambil langkah-langkah yang berarti untuk menstabilkan hubungan bilateral," kata Chen.

Hubungan bilateral kedua kekuatan ekonomi Asia ini diprediksi akan terus berada dalam fase rentan tanpa adanya dialog penyeimbang. "Selain itu, kekhawatiran di Cina semakin meningkat terhadap kerja sama pertahanan yang semakin erat antara Jepang, Amerika Serikat, dan kemungkinan mitra lainnya," pungkas Chen.