Teddy Indra Wijaya Beberkan Capaian Kunjungan Luar Negeri Prabowo

Capaian besar diplomasi internasional Indonesia di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi penegasan resmi pemerintah untuk menjawab kritik yang dilayangkan oleh pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal.

Melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan sejumlah poin argumen guna membantah penilaian yang menganggap kunjungan kerja luar negeri kepala negara hanya bersifat seremonial.

"Jadi yang pertama, masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali, jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy dalam unggahannya.

Teddy menjelaskan bahwa efisiensi ketat juga telah diterapkan pada struktur delegasi yang mendampingi Presiden ke luar negeri selama ini.

"Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50-60 orang maksimal," ucapnya.

Pengurangan jumlah rombongan secara besar-besaran tersebut memangkas hingga lebih dari separuh total personel jika dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya.

Faktor dinamika situasi global saat ini, menurut Teddy, turut membagi agenda kunjungan menjadi jadwal tahunan serta jadwal mendesak yang dipicu oleh berbagai krisis dunia.

Presiden Prabowo mulai menjabat di tengah pecahnya konflik internasional di Ukraina, Venezuela, Iran, hingga kawasan Timur Tengah, sehingga kedekatan antar-pemimpin dunia perlu dibangun sejak awal.

Pemerintah mencatat sejumlah hasil konkret selama 1,5 tahun terakhir, meliputi masuknya Indonesia dalam keanggotaan tetap BRICS demi mengamankan stok BBM serta pangan nasional, nilai investasi yang menyentuh Rp2.430 triliun, hingga penguatan alat pertahanan.

Kebijakan tarif 0 persen di 25 negara Uni Eropa juga berhasil disepakati pada tahun 2025 lalu setelah melalui proses pengurusan yang berjalan selama belasan tahun.

"Kemudian yang kedua, tarif 0 persen di Uni Eropa, ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu, tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo, tepatnya tahun 2025 lalu," ucapnya.

Selain itu, peran aktif diplomasi Indonesia diwujudkan melalui pengiriman logistik udara serta Kapal Rumah Sakit ke Palestina, termasuk pemberian beasiswa bagi 100 pelajar Palestina di universitas dalam negeri.

"Kemudian yang keenam, Presiden Prabowo betul-betul berperan aktif di Palestina. Apa buktinya? Satu, kita ada drop-off logistik dari udara, sudah beberapa kali. Tidak semua negara bisa, kenapa? Itu harus ada diplomasi dengan negara-negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat," katanya.

Keberhasilan lobi internasional juga ditunjukkan saat otoritas terkait berhasil memulangkan warga negara Indonesia yang sempat diamankan di laut lepas oleh pihak Israel.

"Kemudian yang ketujuh, baru minggu lalu ada WNI yang diamankan pihak Israel di laut bebas, dan lewat diplomasi dari Menteri Luar Negeri dan teman-teman Kemlu selang beberapa hari kembalikan ke Indonesia," ujar dia.