Bus Bandung Bertahan di Terminal Cicaheum Pascapengalihan Rute

Sejumlah armada bus dilaporkan tetap beroperasi dan enggan berpindah dari Terminal Cicaheum menuju Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Jawa Barat. Langkah bertahan ini diambil para awak angkutan meskipun pemerintah setempat telah menetapkan kebijakan pemindahan operasional layanan transportasi.

Aktivitas pengangkutan penumpang menuju berbagai wilayah di dalam dan luar provinsi terpantau masih berjalan normal pada Selasa (26/5), sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Rabu (27/5/2026). Terminal Cicaheum sendiri rencananya akan dialihfungsikan menjadi depo Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.

Kondisi di lapangan menunjukkan bus-bus masih melayani rute ke Garut, Tasikmalaya, Yogyakarta, Wonosobo, Solo, hingga Surabaya. Penolakan perpindahan dipicu oleh ketidakjelasan regulasi pendukung serta kekhawatiran atas pembengkakan biaya operasional ke depan.

Masalah kompensasi bagi para pelaku usaha di lingkungan terminal menjadi salah satu alasan utama penolakan pemindahan tersebut. Petugas bagian tiket terminal, Safrudin mengungkapkan bahwa kepastian nasib para pedagang di kawasan terminal saat ini belum menemui titik terang.

"Gini, di sini kan bukan hanya ada bus yah, ada pedagang juga. Nah pedagang itu belum dapet kejelasan soal kompensasinya. Makanya, kita mah belum mau pihak ke Leuwipanjang karena kebijakannya juga belum ada kejelasan," kata Safrudin.

Hingga kini pihak pengelola tiket belum dapat memastikan batas waktu mereka akan terus bertahan di lokasi tersebut. Safrudin berharap pemerintah segera memberikan solusi yang jelas dan adil, khususnya terkait ganti rugi bagi sektor UMKM yang terdampak.

Keluhan mengenai dampak pemindahan ini juga disuarakan oleh elemen masyarakat lain di kawasan terminal. Yanto, seorang warga, menilai bahwa pengalihan rute ke Bandung bagian selatan itu justru memicu pemborosan logistik bagi armada bus.

"Di Leuwipanjang juga sama, a, sepi. Penumpangnya sedikit. Toh lewatnya mah nanti ke sini-sini juga, kan malah nambah lagi buat biaya BBM-nya. Jadi kalau kata saya mah, kalau mau bikin kebijakan, sosialisasiin dulu yang matang, jangan ujug-ujug malah bikin aturan semaunya aja," kata Yanto.