Buruh Bakal Buka Parpol yang Tak Serius Bahas RUU Ketenagakerjaan

Koalisi serikat buruh mengancam akan mengumumkan nama-nama partai politik yang dianggap tidak serius membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan kepada publik. Langkah ini disampaikan usai perwakilan buruh menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Sikap tegas tersebut diambil guna memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai keterlibatan masing-masing fraksi partai politik dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Langkah pengawasan ini mencakup rekam jejak penyusunan draf hingga komitmen komisi terkait dalam merespons usulan regulasi ketenagakerjaan.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa pihaknya telah mencatat tingkat keseriusan tiap partai politik selama proses pembentukan perundang-undangan tersebut.

"Kami koalisi besar mencatat partai-partai yang serius atau tidak serius membahas undang-undang ini. Dan kami akan umumkan ke publik partai yang punya keberpihakan dan yang sama sekali tidak punya keberpihakan, supaya masyarakat tahu dan tidak ada dusta di antara kita," kata Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI.

Ia mengungkapkan bahwa komitmen antarpartai politik sangat ketimpangan, di mana terdapat partai yang menyiapkan materi secara matang, sementara pihak lain tidak memiliki kesiapan sama sekali.

"Jadi kita akan umumkan nanti, ada partai yang begitu bersemangat punya bahan lengkap, ada partai bahkan sampai hari ini tidak punya draf apa pun," ungkap Andi Gani Nena Wea.

Sementara itu, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyampaikan apresiasi kepada sejumlah partai politik yang terbuka menerima aspirasi kelompok buruh, meski beberapa fraksi lain masih menutup diri.

"Kami mengapresiasi beberapa partai politik yang sudah menerima kami, Pak. Memang ada dua dan tiga yang memang sama sekali tidak mau membuka tangan," kata Elly Rosita Silaban, Presiden KSBSI.

Elly menekankan pentingnya respons positif dari seluruh partai politik mengingat penyelesaian rancangan undang-undang ini merupakan bagian penting dari agenda regulasi nasional.

"Dan barangkali mereka nanti akan kembali ke jalan yang benar supaya bisa mendengar suara buruh, Pak. Karena ini adalah legasi yang sebenarnya di bawah pimpinan Pak Prabowo," kata Elly Rosita Silaban.