oleh

Buru Otak Pemeras di KPK!

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pengelolaan internal Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini ada di bawah komando Firli Bahuri sudah bobrok. Lembaga pemantau korupsi ini menilai kasus dugaan pemerasan oleh penyidik KPK asal kepolisian hanya puncak gunung es dari permasalahan internal komisi antirasuah.

Kurnia mencatat, dugaan pemerasan ini bukan skandal pertama yang terjadi di tubuh KPK. ”KPK berada pada ambang batas kepercayaan publik,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, lewat keterangan tertulis belum lama ini,” ungkap Kurnia, belum lama ini.

Baca Juga  Setelah Hasil Survei, Yuk Kita Cek Poling Pilkada Lamtim

Sebelumnya, kata dia, komisi diterpa peristiwa pencurian barang bukti oleh pegawainya, kegagalan menggeledah, keengganan meringkus buronan Harun Masiku, dan hilangnya nama politikus dari dakwaan kasus bantuan sosial Covid-19.

Terbaru, kata dia, KPK diterpa isu bahwa penyidiknya yang berasal dari kepolisian diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial yang terseret kasus korupsi.

”Selain karena rusaknya regulasi baru KPK, isu ini juga mesti diarahkan pada kebobrokan pengelolaan internal kelembagaan oleh para komisioner,” kata Kurnia.

Kurnia mengatakan kejadian pemerasan dengan dalih untuk menghentikan kasus terakhir kali terjadi di KPK pada 2006. Kala itu seorang penyidik bernama Suparman disebut memeras saksi dan menerima duit Rp413 juta. Karena perbuataannya, Suparman dihukum 8 tahun penjara.

Baca Juga  Kepuasan Publik Terhadarp Kepemimpinan Presiden Jokowi Meningkat

Kurnia, menganggap pemerasan yang terjadi baru-baru ini tak bisa dilepaskan dari kebijakan baru pimpinan KPK era Firli Bahuri mengenai pengumuman tersangka. Berbeda dari pimpinan sebelumnya, pimpinan era Firli baru mengumumkan tersangka saat penahanan.

KPK berdalih kebijakan baru itu untuk menjaga hak para tersangka. Kurnia mengatakan kebijakan baru yang tidak transparan itu justru membuka peluang adanya negosiasi terhadap kasus yang ditangani KPK.

Baca Juga  MAKI Sodorkan Praperadilan Kasus Sjamsul Nursalim, KPK Cuma Bisa Bilang Begini

Toh, kata Kurnia, tak ada landasan hukum yang mengharuskan KPK merahasiakan nama tersangka di tahap penyidikan. Menurut dia, kebijakan baru KPK itu justru melanggar aturan dalam Undang-Undang KPK tentang transparansi.

”Dengan melakukan hal ini secara terus menerus maka KPK telah melanggar Pasal 5 UU KPK perihal asas kepentingan umum, keterbukaan, dan akuntabilitas lembaga,” pungkasnya. (oke/rio/luf)

 

Baca Juga