by

BSU Belum Terserap 100 Persen, Azis Syamsuddin: Kemenaker Dituntut Lebih Kreatif

Pemerintah berencana tidak memperpanjang program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pegawai yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. PAda posisi ini DPR meminta Pemerintah untuk memberikan penjelasan mengenai akan dihentikannya program subsidi lima juta.

Sebab bantuan ini juga diharapkan masyarakat karena menolong mereka yang saat ini perekonomiannya semakin sulit akibat terdampak pandemi Covid-19.

“DPR berharap Pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BSU yang berjalan di tahun 2020, dan melihat sejauh mana efektivitas bantuan tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” terang Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, Rabu (3/2/2021).

Baca Juga  Azis Syamsuddin Pimpin Rapat Penetapan Wakil Ketua Komisi I DPR

Bila program ini akan dihentikan maka diharapkan Pemerintah membuat program bantuan lain untuk masyarakat tidak hanya terbatas pada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang bergaji di bawah 5 juta saja tetapi dapat memperluas jangkauan penerima bantuan seperti para pekerja di sektor informal.

DPR juga mendorong Pemerintah untuk menyelesaikan program BSU yang seharusnya selesai pada November-Desember tahun 2020 lalu, sebab diketahui penyaluran BSU belum mencapai target 100 persen.

“Untuk Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan SDM unggul tentu kami meminta untuk terus berusaha menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kemenaker harus lebih kreatif,” terang Azis.

Baca Juga  Ingat Jadwal Hari Libur Tidak Berubah Lho

Sinergi dan koloborasi dengan DUDI dapat dikhususkan pada bidang pelatihan vokasi. “Jika ini diterapkan, ini langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, ” katanya.

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas sebagai hasil dari peningkatan kompetensi. Tentu saja jika ini dilakukan, bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten.

Baca Juga  LaNyalla Minta Pemprov DKI Segera Realisasikan Fasilitas Bersepeda

“Dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan menghasilkan multiplier effect yang akan berdampak positif. Baik bagi tenaga kerja, perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang meningkat akibat pandemi COVID-19,” terang Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersbeut. (as/rls)

Baca Juga