BPS Sensus Kediaman Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mendatangi kediaman Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin di Koja, Jakarta Utara, untuk melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 secara serentak, dilansir dari Detikcom pada Rabu (17/6/2026). Langkah peninjauan langsung ini menjadi bagian dari upaya pengumpulan data menyeluruh yang melibatkan pejabat publik demi menyukseskan program nasional tersebut. Pendataan ini ditargetkan menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha di wilayah ibu kota. Suhud Alynudin menegaskan pentingnya akurasi data yang diperoleh dari proses sensus ini agar program pembangunan pemerintah berjalan efektif.

"Karena data yang akurat akan memastikan pembangunan presisi sesuai dengan realitas yang ada," ujar Suhud, Ketua DPRD DKI Jakarta.

Menurut Suhud, keterbukaan informasi ekonomi dari masyarakat dan pejabat publik akan memberikan gambaran riil mengenai kondisi finansial dan usaha di Jakarta saat ini. "Pemerintah bisa mengetahui dan mengukur sejauh mana data ekonomi kita yang sesungguhnya," kata Suhud, Ketua DPRD DKI Jakarta.

Pihak legislatif Jakarta juga berencana menggunakan hasil akhir dari sensus ini sebagai rujukan utama dalam penyusunan kebijakan anggaran dan konsep arah pembangunan masa depan Jakarta, termasuk untuk tahun 2027. "Data ini akan menjadi basis kita di dalam menentukan kebijakan," ucap Suhud, Ketua DPRD DKI Jakarta.

Merespons partisipasi aktif tersebut, Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto memberikan apresiasi atas keterlibatan pimpinan dewan yang diharapkan mampu menjadi teladan bagi warga serta pelaku usaha lainnya. "Sehingga kita mendapatkan data yang akurat," tutur Kadarmanto, Kepala BPS DKI Jakarta. Kadarmanto menambahkan bahwa data dari Sensus Ekonomi ini memiliki peran krusial dalam memperkuat posisi Jakarta di tingkat internasional sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional.

"Untuk mendukung Jakarta sebagai kota global," kata Kadarmanto, Kepala BPS DKI Jakarta.

Proses pemetaan dan pencacahan lapangan ini dijadwalkan berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan target rilis data awal pada akhir tahun. "Diharapkan Desember sudah ada hasilnya," ungkap Kadarmanto, Kepala BPS DKI Jakarta. Sementara itu, guna mempermudah proses pengumpulan data, Kepala BPS Kota Jakarta Utara Theresia Parwati menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan opsi pengisian data secara digital untuk sektor korporasi.

"Ngibar itu adalah pendataan secara online yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan," terang Theresia, Kepala BPS Kota Jakarta Utara.