BPK Terapkan Sistem Audit AI AIFOR Mulai 2027

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merencanakan penerapan sistem audit berbasis kecerdasan buatan dinamakan Artificial Intelligence Forecast Audit (AIFOR) mulai tahun 2027 di Jakarta. Langkah ini diambil guna memperbarui metodologi pemeriksaan laporan keuangan kementerian dan lembaga negara.

Penggunaan sistem AIFOR akan mengubah pendekatan audit konvensional berbasis sampling menjadi proses yang mengintegrasikan penilaian serta masukan akademisi dan pemangku kepentingan sebelum pemeriksaan dilaksanakan.

"Tahun depan Bapak-Ibu sekalian, kita akan mencoba sistem yang namanya AIFOR. Artificial Intelligence Forecast Audit," ujar Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota I dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK.

Nyoman menjelaskan bahwa pemeriksaan mendatang tidak lagi semata-mata mengandalkan tingkat kedalaman sampling, melainkan melalui mekanisme validasi yang melibatkan berbagai pihak teruji.

"Jadi audit yang kami berikan ke Bapak-Ibu sekalian bukan hanya masalah sampling dan kedalamannya saja, tapi sudah proven. Sudah memasukkan pendapat dan penilaian mulai melibatkan banyak akademisi dan lain sebagainya," ujar Nyoman.

Penerapan teknologi modern tersebut juga difungsikan untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas rekomendasi yang dikeluarkan BPK secara internal secara berkelanjutan.

"Kami juga akan menghasilkan outcome, salah satu outcome-nya adalah menilai apakah rekomendasi kita kualitasnya juga semakin naik, semakin naik. Jadi bukan hanya mengaudit Bapak-Ibu dan memberikan rekomendasi tapi kita juga akan menilai diri kita sendiri," tambah Nyoman.

Meski mengadopsi kecerdasan buatan, BPK menekankan bahwa peranan teknologi hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung yang tidak menggeser prinsip kepemimpinan manusia.

"Apa pun itu, mau teknologi digital, mau internet, bahkan mau artificial intelligence itu adalah tools. Adalah alat bantu. Dia tidak bisa menggantikan etika, dia tidak bisa menggantikan integritas, dia tidak bisa menggantikan leadership," tegas Nyoman.

BPK mendorong setiap instansi kementerian dan lembaga untuk merespons hasil audit tersebut secara nyata demi perbaikan sistem tata kelola keuangan negara.

"Perbaikan ini kami harapkan menjadi perbaikan yang sistemik dan berdampak kepada kementerian dan lembaga yang Bapak-Ibu pimpin," ujar Nyoman saat konferensi pers di Gedung Imipas, Jakarta Selatan.