BNPP RI Identifikasi Jalur Tidak Resmi Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar survei identifikasi titik perlintasan negara pada jalur tidak resmi (JTR) di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat pengawasan perbatasan secara aman, tertib, dan berbasis data lapangan, seperti dikutip dari Detikcom.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dari 23 hingga 25 Juni 2026 ini dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin. Agenda tersebut diawali dengan apel pelepasan tim di PLBN Motaain pada Selasa, 23 Juni 2026.

Apel tersebut dihadiri unsur Tim Kedeputian Lintas Batas Negara BNPP RI, pengelola PLBN Motaain, Motamasin, Wini, dan Napan. Hadir pula jajaran Yonarmed 12 Kostrad Sektor Timur, Polres Belu, serta perwakilan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan instansi terkait.

Nurdin menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan tidak boleh hanya menitikberatkan pada aspek pertahanan dan keamanan. Menurutnya, pemahaman terhadap realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat yang sudah berlangsung turun-temurun juga sangat penting.

"Wilayah perbatasan bukan sekadar garis pemisah antarnegara, melainkan ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang telah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun," kata Nurdin dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Nurdin menjelaskan bahwa BNPP RI terus melakukan pemetaan jalur tidak resmi secara berkelanjutan di berbagai wilayah perbatasan negara. Langkah ini diambil untuk memahami karakteristik setiap jalur secara mendalam.

Berdasarkan hasil pemetaan, karakteristik JTR sangat beragam. Sebagian jalur digunakan untuk aktivitas sosial kekeluargaan, namun sebagian lain rawan disalahgunakan untuk penyelundupan, perdagangan orang, perlintasan ilegal, hingga kriminalitas lintas negara.

"Survei ini bukan sekadar mencari keberadaan jalur, tetapi memahami karakteristiknya secara utuh, mulai dari pola pemanfaatan, tingkat kerawanan, hingga faktor-faktor yang mendorong masyarakat menggunakan jalur tersebut," ungkap Nurdin.

Kabupaten Belu dinilai memiliki posisi yang sangat strategis karena memiliki garis batas negara sepanjang lebih dari 100 kilometer. Dinamika lintas batas yang tinggi di wilayah ini memerlukan sistem pengelolaan perbatasan yang terpadu.

Nurdin memaparkan bahwa data terverifikasi hasil survei ini akan mencakup lokasi, sebaran jalur, aksesibilitas, intensitas penggunaan, tingkat kerawanan, dan potensi ancaman. Data tersebut nantinya menjadi basis perumusan kebijakan pengendalian yang proporsional.

"Negara harus memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap seluruh pola perlintasan, baik resmi, tradisional, maupun tidak resmi, agar kebijakan pengawasan, pelayanan, dan perlindungan masyarakat dapat dirumuskan secara tepat," katanya.

Penanganan terhadap jalur tidak resmi ini tidak selalu berupa penutupan fisik jalur. Pemerintah dapat mengambil langkah lain seperti peningkatan status menjadi jalur resmi, penguatan pengawasan, atau pengetatan kontrol pada titik rawan.

Merujuk data inventarisasi awal, terdapat 27 titik JTR di wilayah Belu yang akan ditangani secara selektif. Penanganan ini bakal didasarkan pada kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Di samping itu, Nurdin mengapresiasi peran TNI dalam menjaga stabilitas keamanan di perbatasan. Ia juga menekankan pentingnya standardisasi layanan lintas batas melalui fungsi CIQS di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah menyepakati sembilan titik lintas batas resmi. Empat titik di antaranya kini sudah mengoperasikan fasilitas PLBN terpadu.

Survei komprehensif ini menjadi wujud komitmen nyata BNPP RI dalam memperkuat tata kelola perbatasan yang berdaulat, aman, sekaligus humanis.

"Melalui penguatan data lapangan dan sinergi lintas sektor, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan lintas batas yang menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan secara berkelanjutan," tutupnya.