BNPP RI Catat Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan 2026 Sebesar 0,58

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Forum Penyampaian Hasil Nilai dan Rekomendasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Tahun 2026 di Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2026. Acara tersebut membahas capaian nilai IPKP pada 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) sebagai acuan kebijakan pembangunan nasional.

Pengukuran yang mencakup 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat tersebut mencatatkan nilai IPKP sebesar 0,58 dengan predikat Cukup (C). Capaian ini dilansir dari Detikcom mendekati target nasional yang ditetapkan sebesar 0,60.

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL) BNPP RI Yedi Rahmat, yang mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, mengapresiasi hasil pengukuran tersebut dan meminta seluruh kementerian mitra untuk segera menindaklanjutinya.

"Alhamdulillah hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menghasilkan capaian yang cukup baik. Kami mendorong agar nilai IPKP PPKP Tahun 2026 segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga mitra," ujar Yedi Rahmat, Asisten Deputi PKPL BNPP RI.

BNPP RI mendorong seluruh kementerian dan lembaga anggota untuk menjadikan rekomendasi IPKP sebagai pedoman penyusunan program prioritas yang terintegrasi. Langkah ini bertujuan agar program yang dijalankan selaras dengan agenda pembangunan nasional, seperti Program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Seperti Program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berjalan, kami berharap kementerian lain juga menghadirkan program serupa sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat terealisasi lebih cepat," kata Yedi Rahmat, Asisten Deputi PKPL BNPP RI.

Capaian IPKP 2026 ini diusulkan agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat. BNPP RI mengharapkan hasil pengukuran tersebut dapat masuk ke dalam substansi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus mendatang sebagai komitmen percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Data kunjungan lapangan menunjukkan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan laut terus mengalami perkembangan positif. Peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dinilai menjadi langkah krusial untuk memperkuat pertumbuhan tersebut.

"Di wilayah perbatasan laut, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sekarang yang perlu kita dorong adalah percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui dukungan program lintas sektor sehingga dampaknya semakin dirasakan masyarakat," ungkap Yedi Rahmat, Asisten Deputi PKPL BNPP RI.

Selain perkembangan positif, forum tersebut memaparkan sejumlah permasalahan di lapangan, salah satunya kerusakan tanggul pelindung akibat abrasi di Kabupaten Pulau Morotai yang berbatasan langsung dengan permukiman warga.

BNPP RI bakal mengoordinasikan temuan abrasi ini bersama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden untuk penanganan lebih lanjut.

"Kami telah mengunjungi Kabupaten Pulau Morotai dan menemukan tanggul yang melindungi permukiman masyarakat mengalami kerusakan akibat abrasi. Hal ini akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden," tutur Yedi Rahmat, Asisten Deputi PKPL BNPP RI.

Forum ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Budi Setyono, Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian Belly Isnaeni, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan Harijono, serta Direktur PDAT Kementerian PPN/Bappenas Mohammad Roudo secara daring maupun luring.