BNPP RI Naikkan Anggaran Perbatasan 2026 Jadi Rp11 Triliun

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Forum Koordinasi Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 di Hotel Travello pada Senin, 3 Agustus 2026. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan perbatasan, dilansir dari Detikcom.

Pengelolaan perbatasan periode 2025–2029 menghadapi empat isu strategis utama. Isu tersebut mencakup pemerataan pembangunan, penyelesaian sengketa batas negara, penguatan pengelolaan lintas batas, hingga peningkatan efektivitas kelembagaan.

Tantangan utama di kawasan terdepan masih didominasi minimnya infrastruktur konektivitas, akses telekomunikasi, serta fasilitas dasar. Di sisi batas wilayah, Indonesia sedang menyelesaikan segmen batas dengan Malaysia dan Timor Leste, termasuk dampak sosial pascapenyelesaian OBP di Simantipal, Pulau Sebatik. Pemerintah juga mengawasi jalur tidak resmi serta mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah di kawasan perbatasan.

"Kompleksitas tantangan di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kolaborasi, komitmen, serta perencanaan dan pelaksanaan program yang terintegrasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," kata Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman.

Pelaksanaan Rencana Aksi PBWN-KP 2026 mengacu pada Peraturan Kepala BNPP Nomor 2 Tahun 2026. Pada 2026, sebanyak 552 program disiapkan oleh 29 kementerian/lembaga di 18 provinsi perbatasan dengan total anggaran Rp11,3 triliun, melonjak 77,46 persen dibanding alokasi 2025 sebesar Rp6,4 triliun.

Tiga instansi penerima alokasi terbesar meliputi Kementerian Sosial sebanyak Rp4,29 triliun untuk perlindungan sosial, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp3,93 triliun bagi infrastruktur strategis, dan Kementerian Pertanian sebesar Rp949,29 miliar guna mendukung ketahanan pangan.

Makhruzi Rahman menekankan pentingnya komunikasi yang solid agar setiap program pembangunan perbatasan tepat sasaran.

"Dengan komunikasi yang kuat dan komitmen bersama, setiap program dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan perbatasan," kata Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman.