BNPP Laporkan Kinerja Anggaran 2025 ke DPR

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memaparkan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta.

Dikutip dari Detikcom, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI menjelaskan berbagai capaian pengelolaan anggaran, kinerja organisasi, serta penghargaan yang diraih sepanjang tahun anggaran 2025.

Tito menerangkan pagu awal BNPP RI untuk Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp267,13 miliar berdasarkan surat Menteri Keuangan pada 23 September 2024.

Namun, kebijakan efisiensi belanja pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 membuat pagu anggaran tersebut disesuaikan menjadi Rp138,4 miliar.

"Selanjutnya dalam perjalanan anggaran terdapat relaksasi dari Kementerian Keuangan sebesar Rp76,4 miliar. Sehingga total pagu BNPP Tahun 2025 menjadi Rp214,8 miliar," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Dari total pagu akhir tersebut, lembaga ini berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp213,5 miliar atau setara dengan 99,38 persen. Catatan tersebut menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi sekaligus mencerminkan efektivitas program kerja.

Selain penyerapan anggaran yang optimal, lembaga ini juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun 2024. Prestasi ini menjadi opini WTP yang ke-11 secara berturut-turut diperoleh sejak tahun 2014.

Kinerja kelembagaan ini juga mendapat apresiasi dari berbagai instansi. Evaluasi Aplikasi Monev Kementerian Keuangan memberikan nilai kinerja anggaran sebesar 94,86 dengan predikat sangat baik.

Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan nilai evaluasi reformasi birokrasi sebesar 81,84 atau kategori A-. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di nilai 73,88.

Pada sektor perencanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas memberikan nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 98,36 dengan kategori sangat baik. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan juga mencapai nilai 94,67.

Apresiasi untuk PLBN dan Sinergi DPR

Tito menambahkan bahwa efektivitas instansi juga terlihat dari penghargaan Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang didapatkan oleh PLBN Entikong dan PLBN Motamasin.

Kementerian Hukum memberikan nilai Indeks Reformasi Hukum sebesar 99,5 dengan predikat istimewa. Selain itu, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) instansi ini meraih peringkat pertama untuk kategori lembaga nonstruktural.

Atas semua capaian tersebut, kepala lembaga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi II DPR RI yang terus melakukan pengawasan dan memberikan dukungan penuh.

"Sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan segenap anggota Komisi II DPR RI. Semua capaian ini tidak lepas dari pengawasan dan rapat kerja yang rutin dilaksanakan, termasuk kunjungan langsung ke lapangan dan ke pos-pos lintas batas," tuturnya.

Agenda rapat kerja bersama legislatif ini juga dihadiri oleh Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Edfrie R. Maith, serta jajaran pejabat terkait.