BNPB Percepat Pembangunan Hunian Pascabencana di Sumatera

Pemerintah pusat mempercepat pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera yang telah memasuki bulan ketujuh. Langkah ini dilakukan melalui penggenjotan penyediaan hunian bagi warga terdampak, seperti dikutip dari Detikcom.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa seluruh provinsi terdampak di Sumatera kini sudah terbebas dari status tanggap darurat.

Saat ini, hanya tersisa beberapa kabupaten atau kota yang masih menerapkan status transisi darurat menuju pemulihan.

Pemerintah pusat bersama DPR mengucurkan dana pemulihan pasca-bencana Sumatera sebesar Rp 100,1 Triliun untuk periode tiga tahun dari 2026 sampai 2028.

Anggaran besar tersebut dialokasikan untuk membiayai proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Fokus perbaikan meliputi infrastruktur, rehabilitasi rumah rusak, pemulihan ekonomi masyarakat, penguatan mitigasi, hingga pemulihan lingkungan.

"Artinya kementerian yang selama ini menunggu, sekarang sudah mulai bisa bekerja lagi," kata Suharyanto pada Senin (22/6/2026).

Suharyanto menambahkan bahwa dana pemulihan tersebut terpisah dari Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola langsung oleh BNPB.

Sejak awal masa tanggap darurat, BNPB dibekali Dana Siap Pakai sekitar Rp4 Triliun untuk menangani kebutuhan darurat kebencanaan di Indonesia.

DSP tersebut digunakan untuk penyediaan logistik, pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap) mandiri, Dana Tunggu Hunian, dan stimulan rumah rusak.

"Kami memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, pengawasan distribusi bantuan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga," jelas Suharyanto.

Pada bulan ketujuh ini, BNPB memfokuskan pengerjaan pada pembangunan huntap setelah target pembangunan lebih dari 20.000 unit huntara hampir rampung.

"Kami sudah menyelesaikan 99,9% pembangunan huntara. Yang masih dalam progress, menurut data yang kami punya, adalah huntara untuk warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan atau yang statusnya menyewa," kata Suharyanto.

BNPB juga mulai membangun sekitar 900-an huntap mandiri atau insitu, dari total target pembangunan huntap mandiri dan komunal yang mencapai 39.000 unit.

Program pendukung lain seperti dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan atau sedang telah disalurkan dalam 3 tahap di Aceh Tamiang dan 2 tahap di Aceh Utara.

"Dana stimulan ini akan terus diberikan sesuai dengan permintaan dari kepala daerah, jika nanti ada permintaan dan terverifikasi kami akan berikan lagi dana ini," ujar Suharyanto.

Sementara itu, Dana Tunggu Hunian (DTH) senilai Rp 1,8 juta per 3 bulan telah disalurkan kepada ribuan kepala keluarga dan berlanjut hingga 6 bulan.

"Kita memang banyak kekurangan, kelemahan. Saya sebagai Kepala BNPB mengakui itu. Tetapi kami punya tekad memperbaiki kekurangan dan kelemahan itu dan berusaha membantu masyarakat," kata Suharyanto.