BMKG Petakan Peringatan Dini Kekeringan Agustus 2026

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan status kekeringan meteorologis kategori Awas di delapan provinsi Indonesia pada periode 11–20 Agustus 2026. Penetapan ini dikeluarkan seiring masuknya 48,84 persen wilayah daratan Indonesia ke dalam puncak musim kemarau.

Wilayah yang masuk dalam kategori Awas meliputi sebagian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, BMKG mencatat 76,5 persen dari total 535 Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah resmi terdampak kemarau.

Kondisi kemarau ini diperparah oleh munculnya fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat, ditunjukkan oleh nilai Sea Surface Temperature Anomaly (SSTA) di region Nino3,4 yang mencapai +2,77 pada Dasarian I Agustus 2026. Sementara itu, indeks Indian Ocean Dipole (IOD) tercatat berada pada angka +0,457.

Di tengah ancaman fenomena global ini, BMKG menglarifikasi informasi tidak akurat mengenai durasi El Nino yang beredar di masyarakat.

BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat, kata Rima Eryani, Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BMKG.

Guna menekan ancaman krisis air dan kebakaran hutan, BMKG berkolaborasi dengan instansi terkait untuk mengambil tindakan preventif lapangan.

BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kekeringan, kata Teuku Faisal Fathani, Kepala BMKG.

Karakteristik perubahan iklim pada musim kemarau juga dinilai perlu diwaspadai saat masa transisi cuaca mendatang.

Sementara memasuki masa peralihan menuju musim hujan, masyarakat perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat dan angin kencang, ujar Dr. Fachri, Direktur Perubahan Iklim BMKG.

Merespons dinamika iklim tersebut, Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung (PPI ITB) mengingatkan pemangku kepentingan agar tidak sekadar berpatokan pada tingginya intensitas El Nino, melainkan berfokus pada langkah mitigasi taktis berbasis risiko lokal.

Mulai dari menurunnya produksi pertanian, berkurangnya pasokan air sungai dan waduk, penurunan produksi listrik berbasis tenaga air, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, sebut Tri Wahyu Hadi, Ketua Tim Pakar PPI ITB.

PPI ITB juga menggarisbawahi bahwa penanganan kekeringan membutuhkan kesiapan sistemik sejak dini dari sektor pertanian dan tata kelola air.

Peningkatan kapasitas adaptasi petani menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko tersebut. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan sistem informasi dan peringatan dini cuaca dan iklim, penyesuaian kalender tanam, penggunaan varietas toleran kekeringan atau berumur genjah, efisiensi penggunaan air, serta diversifikasi tanaman, beber Elza Sumarni, Peneliti Senior Bidang Bahaya dan Risiko Sektor Pertanian PPI ITB dan BRIN.

Guna meminimalkan kerugian, pemanfaatan informasi iklim secara terukur harus difokuskan pada perlindungan wilayah berisiko tinggi.

Termasuk sektor pangan, sumber daya air, energi, hingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan, ujar Prof Djoko, Kepala PPI ITB.

Pendekatan antisipasi ini dinilai menjadi kunci utama agar potensi bencana dapat terintervensi sebelum memasuki tahap kritis di masyarakat.

Yang ingin kami luruskan adalah cara memahami El Nino. Fenomenanya terjadi di Samudra Pasifik, tetapi bagi masyarakat Indoensia yang paling penting adalah mengetahui apa dampaknya di wilayah mereka, seberapa besar risikonya, dan apa yang perlu diantisipasi, imbuh Prof Djoko, Kepala PPI ITB.

Penggunaan data prakiraan cuaca dinilai harus berorientasi langsung pada aksi konkret manajemen ketersediaan air pasokan publik.

Terjemahkan prakriraan menjadi keputusan, bukan sekedar informasi, jabar Fikry Purwa Lugiana, Peneliti Bidang Bahaya dan Risiko Sektor Air PPI ITB.

Pada Dasarian II Agustus 2026, BMKG melaporkan 90,79 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan kategori rendah dan 87,28 persen di antaranya berada pada kriteria bawah normal, tanpa ada peringatan dini curah hujan tinggi.