BM PAN Pertanyakan Sikap PDIP Terkait Gerakan Mahasiswa

Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) mempertanyakan konsistensi sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) menyusul adanya dugaan keterlibatan partai tersebut dalam memobilisasi gerakan mahasiswa belakangan ini. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal BM PAN, Slamet Aryadi, pada Kamis (18/6/2026) seperti dilansir dari Detikcom.

"BM PAN memandang bahwa adanya dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi-aksi mahasiswa tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi sikap politik PDIP. Di satu sisi, PDIP telah menyampaikan secara terbuka dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," kata Slamet Aryadi, Sekjen BM PAN.

Slamet menilai kepastian dan stabilitas politik nasional merupakan prasyarat utama untuk keberhasilan pembangunan ekonomi. Narasi tekanan politik dari kelompok tertentu dikhawatirkan memicu ambiguitas di ruang publik.

"Bagi BM PAN, konsistensi sikap politik merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional. Kepastian dan stabilitas politik menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan serta pencapaian target kesejahteraan rakyat pada era pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran," ujar Slamet.

Aspirasi mahasiswa mengenai pelemahan nilai tukar Rupiah dan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai telah direspons positif oleh pemerintah melalui penguatan kebijakan moneter dan disiplin anggaran fiskal di bawah 3 persen PDB.

"Atas dasar tersebut, BM PAN berpandangan bahwa pemerintah telah menunjukkan respons yang konstruktif terhadap berbagai aspirasi dan kritik yang berkembang di masyarakat," ucap Slamet.

Slamet mengimbau agar seluruh elemen bangsa mengedepankan stabilitas nasional di atas kepentingan kelompok demi kelancaran pembangunan.

"BM PAN mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik baik yang berada di dalam maupun di luar parlemen, untuk turut menciptakan iklim politik yang kondusif, menjaga kepastian politik nasional, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Stabilitas politik yang terjaga akan menjadi fondasi penting bagi kelancaran pembangunan dan percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo pada Rabu (17/6) menanggapi tudingan aliansi BEM Bersatu mengenai kedekatan salah satu penggerak aksi massa dengan tokoh tim pemenangannya pada Pilpres 2024. Ganjar menekankan bahwa kritik masyarakat seharusnya dijawab menggunakan data.

"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.

Ganjar juga mengingatkan agar ruang publik tetap terbuka bagi pandangan-pandangan kritis tanpa ada pelabelan sebagai lawan politik.

"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," sambungnya.