BKN Siapkan Seleksi Kedinasan Kemenhub Tahun Akademik 2026/2027

Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menyiapkan pembukaan seleksi sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tahun akademik 2026/2027. Para calon mahasiswa kini mulai mengantisipasi jadwal resmi pendaftaran setelah selesainya Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), seperti dilansir dari Detikcom.

Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti dimulainya pendaftaran seleksi tersebut. Sebagai perbandingan, proses pendaftaran pada periode tahun lalu dilaksanakan mulai 29 Mei hingga 18 Juli 2025.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, menjelaskan bahwa instansinya saat ini masih fokus mengoordinasikan persiapan untuk seleksi PPPK Sekolah Rakyat Kementerian Sosial.

"Ditunggu aja ya," ujar Wisudo Putro Nugroho, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN saat memberikan keterangan mengenai kepastian jadwal pendaftaran melalui pesan singkat, Kamis (1/7/2026).

Pengumuman resmi mengenai pembukaan jalur sekolah kedinasan akan dipublikasikan oleh pihak berwenang dalam waktu dekat. Sembari menunggu jadwal definitif, para peminat dapat menggunakan standar persyaratan tahun lalu sebagai acuan persiapan diri.

Persyaratan akademis mengacu pada dokumen regulasi nomor PG-BPSDPMP 1 Tahun 2025. Pendaftar lulusan 2025 yang belum memegang ijazah wajib memiliki nilai rata-rata rapor minimal 70,00 dari skala 100 untuk semester genap kelas 11 dan semester gasal kelas 12. Bagi pemilik ijazah, standar kelulusan minimal adalah 7,0 dari skala 10 atau 70,00 dari skala 100, sementara formasi khusus Orang Asli Papua (OAP) mendapatkan batas minimal 6,5 dari skala 10 atau 65 dari skala 100.

Kriteria fisik juga menjadi penentu kelayakan calon taruna dalam proses administrasi. Pendaftar diharuskan sehat jasmani dan rohani, bebas dari HIV/AIDS dan narkoba, serta tidak memiliki cacat fisik. Standar tinggi badan minimal ditetapkan 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan, kecuali untuk program studi kedirgantaraan tertentu seperti D3 PKP, PPKP, OBU, MBU, MTU, dan OPU yang mensyaratkan tinggi minimal 165 cm untuk laki-laki dan 160 cm untuk perempuan.

Calon taruna juga diwajibkan memenuhi batasan usia antara 16 sampai 23 tahun per 1 September, serta bersedia tidak menikah selama masa seleksi dan pendidikan. Komponen biaya pendaftaran bervariasi bergantung pada institusi tujuan, mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000, ditambah biaya meterai sebesar Rp10.000 untuk dokumen pakta integritas.

Proses seleksi penerimaan ini menerapkan sistem gugur yang terdiri dari seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), tes kesehatan, serta psikotes. Tahap akhir akan menguji kebugaran jasmani transportasi dengan bobot 15 persen, wawancara dan tes performa sebesar 15 persen, serta penilaian prestasi yang memiliki porsi 20 persen.