BKN Puji Penerapan Manajemen Talenta ASN Maluku Utara

Badan Kepegawaian Negara memberi apresiasi atas penguatan sistem merit berbasis manajemen talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Penilaian tersebut disampaikan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh usai Alignment Forum di Bela Hotel, Ternate, Rabu (29/7/2026).

Zudan menyatakan bahwa implementasi tata kelola kepegawaian di Pemprov Malut berjalan sangat baik. Langkah tersebut didukung oleh komitmen Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda serta jajaran Badan Kepegawaian Daerah yang dipimpin Pelaksana Tugas Kepala BKD Zulkifli Bian.

"Manajemen talentanya the best. Jadi sangat bagus, kami yang menilai. Kami yang menilai. Maluku Utara bagus sekali," kata Zudan Arif Fakrulloh, Kepala BKN RI.

BKN mencatat sembilan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Maluku Utara juga telah menerapkan manajemen talenta. Zudan berharap satu daerah tersisa segera menyusul agar Maluku Utara menjadi provinsi pertama di luar Pulau Jawa yang menerapkan sistem tersebut secara menyeluruh.

"Dan menjadi provinsi pertama di luar Jawa yang seluruhnya manajemen talenta. Ini apresiasi. Bagus sekali, bagus sekali," kata Zudan Arif Fakrulloh, Kepala BKN RI.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan ASN secara akuntabel merupakan bagian mendasar dalam penataan birokrasi.

"Kolaborasi yang kuat akan melahirkan birokrasi yang unggul. ASN yang adaptif adalah fondasi menuju pemerintahan yang maju, profesional, dan melayani," kata Zudan Arif Fakrulloh, Kepala BKN RI.

Di tempat yang sama, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mendorong reformasi sistem pelatihan pegawai agar berfokus pada peningkatan keterampilan teknis. Pemprov Malut memetakan kebutuhan keahlian di bidang analisis data, teknologi informasi, hingga sektor unggulan perikanan dan pertanian.

"Yang dibutuhkan ASN itu pelatihan yang menghasilkan skill, dan skill tersebut mampu menyelesaikan masalah di lapangan," kata Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Pemerintah daerah menggandeng Lembaga Administrasi Negara untuk mengarahkan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar terfokus pada peningkatan kapasitas pegawai.

"Kami meminta bantuan LAN untuk mentransformasi BPSDM bukan menjadi badan yang menghasilkan banyaknya diklat, tetapi menjadi lembaga yang meningkatkan kapasitas ASN sehingga memiliki skill yang mampu menyelesaikan persoalan di Maluku Utara," kata Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Pemprov Malut juga bekerja sama dengan BKN untuk menyusun profil kompetensi pegawai. Sebanyak 500 ASN telah selesai menjalani pemetaan kompetensi, disusul 170 pegawai berikutnya dari total target 11.300 ASN tingkat provinsi.

"Ketika orang yang tepat berada di tempat yang tepat, pergerakan pemerintahan menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih produktif," kata Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Sherly menegaskan bahwa penataan posisi jabatan menjadi kunci keberhasilan organisasi birokrasi di daerah.

"Yang kita kurang bukan orangnya, tetapi orang yang tepat di tempat yang tepat," kata Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Dukungan terhadap hasil forum turut disampaikan pemerintah daerah tingkat kabupaten. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berkomitmen menerapkan rekomendasi untuk memperkuat Sistem Merit serta digitalisasi tata kelola ASN.

"Langkah ini ditujukan untuk memastikan setiap pengembangan karier dan kompetensi pegawai berjalan secara transparan, profesional, dan objektif," kata Yosar Kardiat, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Digitalisasi birokrasi diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan efisiensi dan kualitas layanan bagi masyarakat luas.

"Kami berharap peningkatan kualitas manajemen kepegawaian ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. ASN yang profesional akan menjadi motor penggerak terwujudnya pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat," kata Yosar Kardiat, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Sejalan dengan penguatan kapasitas birokrasi, BPSDM Malut menggelar Pelatihan Dasar berdurasi lebih dari 600 jam bagi ratusan CPNS di lingkungan Sekretariat Daerah. Plt Kepala BPSDM Maluku Utara Syam Sofyan menyebut agenda ini sebagai langkah menyamakan pemahaman antarpegawai baru.

"kebijakan dan pengembangan kompetensi Kepegawaian dilingkup Sekertariat Daerah Provinsi Maluku Utara, sekaligus menyamakan persepsi dan pemahaman diantara CPNS," kata Syam Sofyan, Plt. Kepala BPSDM Provinsi Maluku Utara.

Syam menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama erat antara BPSDM dan BKD Maluku Utara.

"kegiatan ini adalah kolaborasi antara LPSDM Provinsi Maluku Utara, dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara, sebagai pertemuan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Provinsi," kata Syam Sofyan, Plt. Kepala BPSDM Provinsi Maluku Utara.

Pelatihan dasar tersebut berfokus pada pembentukan karakter serta nilai profesionalisme aparatur sipil negara.

"guna membentuk CPNS yang profesional dan berkarakter, sikap perilaku Bela Negara, nilai-nilai dasar PNS dan peraturan PNS guna mewujudkan Smart Govermance," kata Syam Sofyan, Plt. Kepala BPSDM Provinsi Maluku Utara.