Bima Arya Soroti Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai lemah dalam eksekusi saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, pada Senin (3/8). Acara tersebut dihadiri mahasiswa baru dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Indonesia (PPKMB UI) 2026, seperti dilansir dari Detikcom.

Kritik terhadap program prioritas pemerintah tersebut bermula dari pertanyaan seorang mahasiswa Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Mahasiswa itu mempertanyakan skala prioritas antara pengembangan pendidikan dan program makan bergizi gratis, setelah menceritakan adanya rekan yang gagal daftar ulang kuliah akibat kendala ekonomi.

Mendengar pertanyaan tersebut, Bima Arya langsung memberikan apresiasi dan mengajak para peserta kuliah umum untuk memberikan tepuk tangan.

"Menurut Bapak mana yang lebih penting, pengembangan pendidikan atau pengembangan makan bergizi gratis?" tanya mahasiswa tersebut yang disambut dengan riuh oleh mahasiswa lain.

Bima Arya menegaskan bahwa pendidikan merupakan hal penting, namun program MBG juga harus tetap berjalan dengan catatan evaluasi total pada aspek pemenuhannya.

"Jawabanya jelas, pendidikan penting dan MBG harus dikoreksi," jawab Bima Arya yang disambut dengan tepuk tangan dari mahasiswa.

Mantan Wali Kota Bogor ini menambahkan bahwa program MBG sebenarnya memiliki target yang baik. Masalah utama terletak pada teknis penyaluran di lapangan yang belum maksimal.

"Jadi hari ini kita maksimal habis-habisan untuk mengoreksi. Mana yang perlu dikoreksi untuk mengawal agar semua bisa merasakan," jelasnya.

Usai mengisi kuliah umum, Bima Arya menjelaskan bahwa langkah perbaikan ini selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Menteri Dalam Negeri untuk membenahi tata kelola yang menyimpang.

"Tadi pagi saya baru rapat bersama Kepala BGN dan Pak Mendagri. Nah itu kita perbaiki. Supaya tidak ada jual-beli titik. Kemudian supaya terbangun rantai suplainya, ekosistemnya terbangun," tuturnya.

Kemendagri memastikan perbaikan regulasi ini ditujukan agar distribusi bantuan gizi menjadi lebih tepat sasaran. Fokus utama akan diarahkan pada masyarakat yang berada di wilayah terluar.

"Pelaksanaan MBG ini harus betul-betul kita kawal tata kelolanya. Yang intinya adalah bagaimana yang tidak mampu di daerah 3T, yang paling pinggir itu, itu kemudian nutrisi dan gizinya bisa ditingkatkan," jelasnya.