Badan Gizi Nasional Kurangi 8 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis
Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan penataan ulang anggaran serta mengkaji ulang daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2027 agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Langkah penyesuaian tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.
"Jadi tadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa menurut, itu proses yang biasa ya. Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp 270.201.499.678.000 (Rp 270 triliun) itu untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027," kata Arumsari.
Penajaman sasaran penerima manfaat MBG ini dilakukan melalui koordinasi intensif bersama Kementerian Kesehatan guna menetapkan kriteria teknis intervensi gizi yang paling efektif.
"Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain," kata Arumsari.
Koordinasi tersebut menekankan pentingnya intervensi pada periode krusial pertumbuhan manusia demi memaksimalkan perkembangan volume otak anak sejak dalam kandungan.
"Yang intinya adalah memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan intervensi kesehatan gizi sebaiknya dilakukan misalnya teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal, lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya," sambung Arumsari.
Penyesuaian kebijakan efisiensi di internal BGN juga diproyeksikan bakal mengubah nilai pagu indikatif awal yang diterima oleh lembaga tersebut.
"Nah, beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi," ujar Arumsari.
Melalui kebijakan efisiensi ini, kelompok siswa sekolah menengah atas dari keluarga mampu atau kategori komersial direncanakan tidak lagi masuk ke dalam daftar penerima bantuan.
"Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya," kata Arumsari.
Pencoretan kelompok siswa berkecukupan tersebut diperkirakan memangkas jumlah target sasaran hingga jutaan orang.
"Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," tambah Arumsari.
Mengenai sumber pendanaan program untuk tahun 2027, BGN memastikan bahwa pembiayaan operasional masih tetap menginduk pada pos anggaran yang ada saat ini.
"Sekrasang pendidikan dan kesehatan, masih itu pendidikan dan kesehatan ya," imbuh Arumsari.