BGN Periksa 5355 Dapur MBG Bermasalah Usai Audit Kejagung

Pemeriksaan mendalam terhadap 5.355 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terindikasi bermasalah kini resmi dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul hasil audit dari Kejaksaan Agung di Jakarta Pusat pada Jumat (31/7/2026).

Langkah penanganan ini diambil setelah Kejaksaan Agung menyelesaikan audit terhadap 16.482 SPPG di seluruh wilayah. Dari total pemeriksaan tersebut, ditemukan ribuan dapur penyedia makanan gratis yang tergolong dalam kategori pelanggaran tingkat ringan, sedang, hingga berat.

Kepala BGN Sudaryono memaparkan rincian temuan hasil audit lembaga penegak hukum tersebut dalam sebuah konferensi pers resmi.

"Kita sedang memeriksa lebih dalam dari 16.482 tadi, ada 5.355 itu kemudian kategori-kategori (pelanggaran), ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Penelusuran lanjutan ini difokuskan BGN untuk mendeteksi adanya unsur kesengajaan maupun indikasi perbuatan melawan hukum pada pengelolaan dana operasional penyediaan makanan bergizi tersebut.

"Apakah dalam kertas kerja audit dari kejaksaan ini kemudian ada dapur-dapur yang secara mens rea itu kemudian berniat untuk nyuri, ngentit, atau ngambil duit. Ini semua akan kita bereskan," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Sanksi tegas disiapkannya berupa penghentian operasional sementara bagi fasilitas yang terbukti melanggar aturan standar. Selain penghentian fasilitas dapur, tindakan disiplin tingkat perorangan hingga rekomendasi pemberhentian aparatur juga diproses melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) jika ditemukan unsur pidana korupsi.

"Bukan hanya dapurnya kita suspend, tapi juga SPPG atau kepala dapurnya juga akan kami berikan teguran, peringatan, dan bila memang ada indikasi-indikasi niat untuk tindak pidana korupsi, nyuri, nyolong, ngentit, maka kita akan langsung copot dan kemudian kita usulkan pemecatan di Badan Kepegawaian Negara (BKN)," tutur Sudaryono, Kepala BGN.