Badan Gizi Nasional Pangkas Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk mengurangi alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. Penyesuaian ini disampaikan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah pemangkasan anggaran tersebut diambil seiring dengan instruksi penataan ulang tata kelola pelaksanaan program. BGN saat ini tengah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh komponen penggunaan APBN agar lebih transparan, efektif, serta akuntabel.

"Untuk tahun 2026, saat ini sudah ada efisiensi anggaran dari Rp 268 triliun menjadi sekitar Rp 229 triliun. Namun angka tersebut masih sebelum dilakukan penyesuaian kembali terhadap berbagai perubahan tata kelola yang sedang kami lakukan," kata Waka BGN Agustina Arumsari dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Pihak BGN menegaskan bahwa besaran angka tersebut masih berpeluang berubah sesuai dengan hasil evaluasi berbasis data terkini.

"Kalau nantinya ditemukan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut berdasarkan kajian ilmiah dan data yang kuat, maka angka anggarannya akan menyesuaikan secara otomatis," katanya.

Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu selama satu bulan kepada BGN untuk menyempurnakan tata kelola serta menyisir ulang data penerima manfaat yang tercatat sebanyak 62,7 juta orang.

"Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelolanya, diberi waktu sebulan. Jadi nanti dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 (juta penerima manfaat), itu saya yakin sebenarnya nanti akan otomatis mengikuti," ucapnya.

Penyesuaian anggaran ini berakar dari pembenahan data di lapangan, seperti ditemukannya duplikasi pelayanan oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada satu sekolah yang sama sehingga memicu inefisiensi.

"Kalau ketemu nanti yang begitu, otomatis penerima manfaatnya juga berarti ada yang kemungkinan kemarin terbuang uang, karena sebenarnya harusnya enggak segitu. Karena dapodik sebenarnya memang enggak segitu jumlahnya," ujarnya.

Pemerintah kini mengubah fokus utama pelaksanaan program dari sekadar mengejar target kuantitas menjadi peningkatan kualitas layanan yang tepat sasaran.

"Beliau tidak lagi menargetkan angka tertentu, tapi perbaiki kualitas. Benar-benar memang yang tepat sasaran," imbuhnya.