BEM UI Suarakan Delapan Tuntutan Aksi di Bundaran HI

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Merebut Kemerdekaan di sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Aksi ini digelar dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia untuk menyuarakan berbagai permasalahan struktural yang dinilai masih membebani kehidupan masyarakat di sejumlah sektor.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menilai perayaan kemerdekaan seharusnya dijadikan momentum evaluasi dan perbaikan kondisi bangsa, bukan sebatas kegiatan seremonial belaka.

"Menyambut dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, masih terdapat sejumlah permasalahan struktural yang menyisiri kehidupan rakyat. Permasalahan ini hidup di setiap sektor, tetapi satu hal yang pasti, keberadaan permasalahan tersebut merupakan bukti bahwa rakyat belum merasa sepenuhnya merdeka," ungkap Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan kepada NU Online.

Pihak mahasiswa menyoroti kegagalan negara dalam memenuhi hak serta kebutuhan dasar warga, seperti yang terjadi di wilayah Aceh, Kalimantan, hingga Papua.

"Menyambut dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, masih terdapat sejumlah permasalahan struktural yang menyisiri kehidupan rakyat. Permasalahan ini hidup di setiap sektor, tetapi satu hal yang pasti, keberadaan permasalahan tersebut merupakan bukti bahwa rakyat belum merasa sepenuhnya merdeka," jelasnya.

Eskalasi permasalahan di daerah-daerah tersebut dinilai menjadi indikator kuat belum meratanya rasa kemerdekaan di tingkat tapak.

"Mereka dijajah oleh negara sendiri," singkatnya.

Dalam kesempatan tersebut, BEM UI merumuskan delapan poin tuntutan utama, mulai dari penghentian KKN, perwujudan reforma agraria sejati, penurunan harga BBM dan bahan pokok, hingga evaluasi total PSN serta program MBG dan Kopdes Merah Putih.

Selain itu, mereka mendesak penghentian pemusatan kekuasaan, penetapan status bencana nasional untuk Sumatra dan Flores, serta penghentian intervensi TNI-Polri di ruang sipil dan pembubaran YON TP.

Sebelumnya, BEM UI bersama elemen masyarakat sipil juga sempat melancarkan aksi bertajuk Indonesia Bangkrut di lokasi yang sama pada Jumat, 12 Juni 2026.

Mahasiswa Jurusan Kriminologi UI Dialo menegaskan bahwa gerakan turun ke jalan ini lahir dari kegelisahan atas kebiijakan serta sistem pemerintahan yang dinilai merugikan warga.

"Ini bukan gerakan benci pemerintah. Tapi kemarahan masyarakat atas sistem yang diciptakan hari ini dan kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Yang jelas kami marah dan kami turun ke jalan," jelasnya.

Pada gelombang unjuk rasa sebelumnya, massa membawa lima tuntutan mendesak, termasuk penghentian pemborosan APBN, penurunan harga pokok, penolakan program MBG dan KDMP, penolakan militerisme di ranah sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.