Pemerintah Belanda Minta Maaf kepada Eks Tentara KNIL Asal Maluku

Permohonan maaf resmi disampaikan oleh Pemerintah Belanda atas perlakuan kejam dan penelantaran terhadap belasan ribu mantan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) asal Maluku pada era kemerdekaan Indonesia. Langkah ini diambil dalam sebuah seremoni di Rotterdam, Belanda, pada Selasa (23/6/2026), seperti dilansir dari Detikcom.

Pengakuan bersalah tersebut dilakukan tepat 75 tahun setelah kedatangan sekitar 12.500 warga Maluku, yang terdiri dari prajurit eks KNIL beserta keluarga mereka, di Pelabuhan Rotterdam pada tahun 1951. Proses evakuasi masa lalu itu menyisakan penderitaan mendalam karena mereka diberhentikan secara paksa, dilarang bekerja, serta ditempatkan di bekas kamp transit Nazi.

Dalam pidatonya di pelabuhan tempat kapal terakhir bersandar, Perdana Menteri Belanda memberikan pernyataan resmi terkait tanggung jawab moral negara tersebut.

"Atas pemecatan mereka yang tidak berperasaan dan tidak terhormat sebagai tentara, atas penerimaan dan tempat tinggal mereka yang tidak layak, atas ketidakpedulian da pengabaian terhadap mereka, atas kerinduan akan kampung halaman yang tak terpenuhi, atas kesedihan dan penderitaan di banyak keluarga Maluku … untuk semua ini, saya menyampaikan permintaan maaf hari ini atas nama pemerintah Belanda," kata Jetten.

Pernyataan tersebut dinilai sebagai momentum penting bagi pemulihan hubungan historis kedua pihak ke depan.

"Ini bukan hanya sudah saatnya, tetapi juga perlu jika kita ingin bergerak maju," ucapnya.

Meski demikian, langkah pemerintah ini tetap menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai sangat terlambat. Sebagian besar generasi pertama eks tentara KNIL asal Maluku saat ini telah meninggal dunia, sementara keturunan mereka kini berkembang hingga mencapai 70.000 orang di Belanda.

Kritik mengenai keterlambatan sikap politik ini juga disuarakan oleh sejarawan setempat yang mendokumentasikan perjalanan komunitas tersebut.

"Permintaan maaf seharusnya menyinggung sikap paternalistik pemerintah Belanda pada saat itu, dan bahwa pemerintah tidak memikirkan bagaimana mereka bisa kembali. Itulah mengapa penderitaan terus berlanjut," kata Fridus Stejlen.