by

Bawaslu Kumpulkan Bukti, Paslon Bagikan Minyak-Kecap Terancam Didiskulifikasi

Masifnya pembagian sembako berupa minyak dan kecap menjelang Pilkada Kabupaten Lampung Timur menjadi perhatian Bawaslu RI dan telah diketahui KPU Pusat.

Imbasnya, lembaga penyelenggara jelas bisa memberikan sanksi berupa diskualifikasi pembagian sembako. Ini sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu.

Ini juga bukan sekadar warning apalagi menakut-nakuti kandidat lain. Langkah ini sudah dibuktikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ogan Ilir dengan mengeluarkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi calon petahana Ilyas Panji Alam-Endang Putra Utama di Pilkada Serentak 2020.

Paslon yang mencoba mengelak dengan kasus pembagian sembako memang bisa mengelak. Jalanya dengan mengorbankan seseorang atas nama tim pasangan calon atau alasan lain.

”Tetap saja jika memenuhi unsur pelaku (timses) dipidana penjara. Sementara paslon tetap akan diproses baik di tingkat Panwaslu, Bawaslu yang nantinya   pengadilan (berkekuatan hukum tetap) terhadap yang menetapkan. Maka, konsekuensi dibatalkan pencalonannya diatur dalam ketentuan,” terang Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin.

Baca Juga  Berangkat Pagi Pulang Larut Malam, Mas Dibyo: Tolong Ingatkan Saya Kalau Lupa

Ditambahkanya, Bawaslu menerbitkan surat edaran (SE) tentang pencegahan tindakan pelanggaran dalam Pilkada 2020. Bawaslu provinsi maupun kabupaten/kota diwajibkan membuat surat imbauan pencegahan atas pemberian uang dan/atau barang terkait pencalonan kepala daerah.

”Bukan hanya di Lampung ada sejumlah daerah yang sudah masuk data dan laporannya ke kami. Ya harus ditindaklanjuti laporan yang ada. Kita kan punya fungsi pencegahan, jadi maraknya bantuan kemanusiaan korban Covid-19 yang kemudian dibumbui unsur politisasi itu yang kita imbau agar tak dilakukan,” timpalnya.

SE dengan nomor SS-0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 itu ditujukan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Bawaslu daerah harus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan pengawasan pemilu.

Koordinasi dilakukan demi mengoptimalkan pengawasan netralitas pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau lurah. Koordinasi dan optimalisasi pengawasan juga mesti dilakukan atas penggantian pejabat.

Baca Juga  Bang Ipul: Pilkada Momentum Kampanyekan Gaya Hidup Sehat

Selan itu, koordinasi dengan pemangku kepentingan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang terhadap program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Beberapa hal yang diatur dalam SE tersebut di antaranya larangan pemberian uang dan barang serta penyalahgunaan wewenang.

Bawaslu menerima laporan terkait adanya penyertaan foto kepala daerah dalam paket sembako untuk masyarakat sebagai program pemerintah daerah menangani dampak pandemi Covid-19. Kepala daerah yang bersangkutan pun diketahui telah mengantongi rekomendasi partai politik untuk maju Pilkada 2020.

Bawaslu mendasari SE dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada). SE itu juga memperhatikan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Afif, penundaan tahapan Pilkada 2020 akibat wabah virus corona menyebabkan ruang kosong untuk orang melakukan kampanye. Padahal, pemerintah belum juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada sebagai landasan hukum penundaan Pilkada 2020.

Baca Juga  Jangan Abaikan Suara Disabilitas, Sudibyo Minta KPU Mampu Memberikan Pendampingan

Sementara, sejak Maret lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberhentikan sementara empat tahapan Pilkada 2020. Akan tetapi, Bawaslu tetap mengawasi potensi tindakan pelanggaran di luar tahapan yang ditunda berdasarkan aturan yang saat ini masih berlaku.

”Ini karena tahapan berhenti ada semacam lope hole atau kosong orang melakukan kampanye. Sementara pilkadanya sendiri kan masih belum turun Perppu yang mengaturnya,” jelas Afif.

Ditambahkanya, SE nantinya ditindaklanjuti Bawaslu daerah dengan mengirimkan surat imbauan kepada pemerintah daerah maupun partai politik. Ia berharap, semua pihak bersama-sama melakukan pencegahan agar bantuan kemanusiaan di tengah pandemi Covid-19 tidak dipolitisasi. (man/tap)

 

Baca Juga