Pemerintah Salurkan Bantuan Beras 33 Juta KPM Mulai 17 Agustus 2026

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua secara serentak bagi 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh wilayah Indonesia mulai 17 Agustus 2026.

Penyaluran komoditas jaring pengaman sosial seberat 10 kilogram per penerima ini mencakup alokasi tiga bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026, berdasarkan surat penugasan resmi bertanggal 30 Juli 2026.

Program prorakyat yang menjadi direktif Presiden Prabowo Subianto ini menelan total anggaran sebesar Rp 17,52 triliun demi menggelontorkan 997,2 ribu ton beras guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas pangan nasional.

"Telah ditetapkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menugaskan Bulog untuk melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 33.244.408 penerima sebanyak 10 kilogram per penerima untuk 3 bulan alokasi, yaitu Juli sampai dengan September 2026 yang penyalurannya dapat dilakukan 1 kali," kata Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Selain program reguler tersebut, Bapanas juga menyiapkan 2.880 paket bantuan beras fortifikasi dan biofortifikasi non-cadangan beras pemerintah untuk 960 keluarga rentan stunting pada 2026 dengan skema tiga kali penyaluran seberat 15 kilogram per KPM.

"Ini (beras fortifikasi) harus bisa untuk saudara kita yang kekurangan gizi, untuk orang miskin, yang kekurangan gizi, dan yang stunting," kata Andi Amran Sulaiman.

Langkah pendistribusian beras khusus yang diperkaya vitamin dan mineral ini diambil sebagai bagian dari strategi nasional guna menurunkan prevalensi stunting yang saat ini berada di angka 21 persen.

"Ini ada yang dijual Rp20.000 sampai Rp42.000. Adil enggak saya tanya? Ini kan bisa diperuntukkan untuk saudara kita yang ada stunting.

Stunting kita berapa? 21 persen, diperuntukkan untuk ini. Ini betul-betul seenaknya. Nanti Satgas Pangan kerja (untuk penindakan)," tegas Andi Amran Sulaiman.

Sementara itu, momentum penyaluran bantuan beras reguler pada bulan Agustus ini dinilai sangat tepat karena bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menko Perekonomian dan diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas bahwa penyaluran di bulan Agustus ini, momennya sangat bagus dan tepat," ungkap Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani.

Pemerintah juga berencana mengoptimalkan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai titik salur alternatif yang dekat dengan pemukiman warga penerima desil 1 sampai 4.

"Masyarakat agar bisa merasakan, khusus yang desil 1 sampai 4, bagaimana pemerintah hadir dalam bentuk bantuan pangan di saat-saat masyarakat merayakan 17 Agustus, sehingga bantuan pangan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 17 Agustus," tambah Rachmi Widiriani.

Penyaluran tahap kedua ini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi ketiga per 10 Juli 2026 yang diperbarui oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Sosial.

"KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur. Kita bisa mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki oleh koperasi," ujar Direktur Rachmi Widiriani.

Pemerintah daerah dan pimpinan wilayah Bulog diinstruksikan segera mengecek kualitas serta ketersediaan karung pembungkus demi kelancaran rantai pasok.

"Saat ini jumlah penerima bantuan pangan juga masih sama dengan tahap pertama sebelumnya. Totalnya 33.244.408 penerima bantuan pangan. Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang di update tanggal 10 Juli kemarin, yang sudah di update oleh BPS," terangnya.

Bapanas memberikan perhatian khusus pada daerah terpencil, terutama di wilayah Papua, agar pergerakan stok transportasi dan gudang diprioritaskan lebih awal.

"Pimwil Pimca Bulog, mohon segera bersiap, berkoordinasi dengan teman-teman dinas. Bagi yang belum cek kualitas, mohon bisa melakukan cek kualitas dan jumlah yang akan dibagikan. As soon as possible karena surat penugasan sudah ditandatangani. Silakan untuk persiapan karung dan moving beras seharusnya tidak terjadi kendala," urai Rachmi Widiriani.

Sebelumnya, penyaluran tahap pertama alokasi Februari-Maret 2026 telah berhasil menyasar 33,14 juta KPM atau mencapai 99,7 persen dengan total volume 664,88 ribu ton beras dan 132,97 ribu kiloliter minyak goreng.

"Catatan untuk Bulog wilayah Papua dengan keterbatasan transportasi, angkutan, gudang, mohon segera digerakkan, sehingga menjadi prioritas untuk daerah-daerah yang remote (terpencil) dulu. Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100 persen," pungkas Direktur Bapanas Rachmi Widiriani.