Bank Indonesia Tingkatkan Insentif Likuiditas Jaga Pertumbuhan Kredit

Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pekan ini demi menstabilisasi nilai tukar rupiah, yang kemudian direspons dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah penyesuaian suku bunga acuan tersebut diperkirakan bakal memengaruhi ruang ekspansi ekonomi, terutama pada sektor penyaluran pembiayaan. Dilansir dari Bloomberg Technoz, proyeksi pertumbuhan kredit pada tahun 2026 berpotensi mendekati batas bawah kisaran target akibat penyesuaian ini.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo membeberkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia usai menaikkan suku bunga Bank Indonesia menjadi 5,25% termasuk kebijakan makroprudensial.

Bank sentral mencatat realisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial hingga Mei 2026 telah menembus angka Rp424,7 triliun. Alokasi dana tersebut disalurkan kepada bank BUMN sebesar Rp214,2 triliun, bank swasta Rp171,1 triliun, dan Bank Pembangunan Daerah senilai Rp30,6 triliun.

“Dari kebijakan makroprudensial longgar memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit dan menurunkan suku bunga yang menjaga suku bunga kreditnya tetap rendah,” kata Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia.

Selain menyalurkan insentif likuiditas, Bank Indonesia juga memperluas cakupan komponen liabilitas dalam perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial. Melalui kebijakan ini, perbankan nasional tetap diwajibkan mempertahankan rasio intermediasi mereka pada rentang 84 persen hingga 94 persen.

“Kami mendorong pemenuhan 84 sampai 94%ini adalah memperluas cakupannya dari sisi liabilities atau funding, kami memperluas cakupannya tidak hanya dana pihak ketiga yang tradisional ya rekening giro, tabungan deposito, tapi juga penerbitan sekuritas surat berharga, baik konvensional maupun syariah,” jelas Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia.

Merespons dinamika kebijakan moneter tersebut, Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede menilai instrumen suku bunga tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan stimulus lain. Penguatan belanja produktif dari pemerintah dan fleksibilitas sektor perbankan sangat dibutuhkan agar pertumbuhan kredit tidak tertekan terlalu dalam.

“Agar dampaknya tidak terlalu menekan kredit, kebijakan makroprudensial harus tetap longgar dan diarahkan ke sektor produktif, terutama pangan, energi, manufaktur, ekspor, perumahan terjangkau, dan UMKM yang masuk rantai pasok,” kata Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata.

Josua menambahkan bahwa bank sentral perlu didukung oleh percepatan realisasi fiskal pemerintah untuk menjaga kestabilan harga pangan serta energi. Di sisi lain, manajemen internal perbankan dituntut lebih adaptif dalam menyalurkan pembiayaan di tengah ketatnya likuiditas.

“Dengan memperkuat penilaian risiko berbasis arus kas, bukan sekadar agunan,” katanya Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata.

Sektor kredit korporasi besar diproyeksikan tetap resilien karena dorongan kebutuhan modal kerja dan penyelesaian proyek strategis. Namun, Josua mengingatkan bahwa kelompok kredit UMKM, konsumsi, properti, serta otomotif memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk mengalami perlambatan.

“Terutama jika rupiah belum cepat stabil dan bank makin selektif,” katanya Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata.