Bakom RI Tolak Tuntutan Penghentian Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menolak tuntutan kelompok mahasiswa untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (17/6/2026). Penegasan tersebut disampaikan sebagai respons atas desakan demonstran terhadap program prioritas pemerintah tersebut, seperti dilansir dari Detikcom. Program MBG dipastikan tetap berjalan karena statusnya sebagai janji kampanye utama yang mendasari terpilihnya Presiden Prabowo Subianto.

Pihak istana menilai permintaan pembatalan kebijakan tersebut tidak sejalan dengan amanat konstituen dalam pemilu. "Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan," ujar Qodari.

Menurut penilaiannya, desakan menghentikan program sama saja dengan menginstruksikan presiden untuk mengingkari komitmen politiknya kepada masyarakat. Meski demikian, pemerintah menyatakan siap melakukan evaluasi teknis terhadap kekurangan yang ditemukan di lapangan.

"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye," kata Qodari.

Pemerintah juga mengklaim tetap membuka ruang dialog bagi publik yang ingin memberikan masukan konstruktif. Perbaikan tata kelola implementasi akan terus dilakukan guna menghadapi hambatan operasional selama penyaluran program.

"Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat tenokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang," lanjut Qodari. Pernyataan ini menjadi penegasan ulang bahwa kebijakan pemenuhan gizi nasional tersebut bersifat final secara konseptual. Kritik dari elemen mahasiswa diharapkan beralih pada fase pengawasan pelaksanaan ketimbang pembatalan total.

"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya," jelas Qodari. Selain program MBG, administrasi kepresidenan saat ini sedang memprioritaskan penertiban ekspor komoditas alam melalui sistem satu pintu.

Upaya penekanan angka kecurangan perdagangan internasional tersebut ditargetkan mampu mendongkrak pendapatan negara secara signifikan. Langkah strategis lain yang sedang berjalan mencakup perluasan akses modal pendidikan untuk warga miskin lewat skema Sekolah Rakyat (SR). Seluruh rangkaian kebijakan ini diklaim sebagai solusi konkret pemerintah dalam mengintervensi masalah sosial ekonomi di masyarakat.

"Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan," tutur Qodari.