Bakom RI Bantah Rencana Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Italia
Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) membantah isu mengenai rencana kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Italia dalam rangkaian perjalanan dinas ke sejumlah negara Eropa. Informasi resmi mengenai pembatalan atau ketiadaan agenda tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (31/5/2026).
Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama agenda kepresidenan di Eropa saat ini adalah pemenuhan undangan kenegaraan di Prancis, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz. Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menjelaskan bahwa rumor yang berkembang mengenai perluasan rute kunjungan ke Italia tidak memiliki dasar dari pernyataan resmi instansi pemerintah.
"Terkait dengan isu Presiden ke negara lain selain Prancis. Pertama, sejak awal tidak ada statement pemerintah RI bahwa presiden akan ke Italia," ujar Qodari dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Minggu (31/5/2026).
Pihak Bakom RI menambahkan bahwa dinamika perjalanan internasional presiden tetap bersifat fleksibel namun harus didasarkan pada pengumuman formal. Rencana ke destinasi di luar jadwal utama dinilai belum menjadi keputusan mutlak yang dapat dipublikasikan secara resmi.
Kunjungan ke Prancis sendiri dipastikan merupakan tindak lanjut dari diplomasi bilateral yang telah dirancang jauh-jauh hari oleh kementerian terkait. Menteri Luar Negeri Sugiono disebut telah menyampaikan informasi perjalanan ini kepada publik sejak bulan April lalu.
"Waktu itu beliau mengatakan dalam kutipan langsung, and juga ada rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Perancis dalam waktu dekat. Dan memang notabene sebetulnya kunjungan terakhir ini adalah state visit yang merupakan balasan kunjungan Macron tahun lalu," tutur Qodari.
Di sisi lain, informasi berbeda sempat muncul dari internal partai pengusung pemerintah mengenai perluasan jangkauan diplomasi di kawasan Eropa Tengah. Sebelum adanya klarifikasi dari Bakom RI, Partai Gerindra mengindikasikan adanya komunikasi dengan negara lain seperti Austria dan Hungaria yang dinilai memiliki nilai strategis bagi kepentingan ekonomi nasional.
Juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menilai kemitraan dengan Prancis sangat krusial mengingat posisi negara tersebut dalam industri pertahanan global. Menurutnya, kerja sama militer dengan Paris membutuhkan pendekatan politik yang intensif dan berkelanjutan.
"Kedekatan politik yang dibangun bertahap melalui kunjungan berulang adalah syarat mutlak dalam bekerja sama dengan Macron," ujar Sugiat dalam siaran pers, belum lama ini.
Sugiat kemudian memerinci potensi kerja sama ekonomi dengan dua negara Eropa Tengah lainnya yang berkaitan langsung dengan hilirisasi komoditas Indonesia. Austria dipandang sebagai mitra penting untuk sektor industri manufaktur berat, sementara Hungaria memiliki keunggulan dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
“Bila Indonesia menguasai 65% nikel dunia. Sementara Eropa melalui gigafactory di Hungaria atau Budapest dan teknologi Austria atau Wina sangat butuh nikel Indonesia,” ujarnya.