Badan Gizi Nasional Pangkas Anggaran dan Fokus Perbaiki Kualitas Program

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudarti Deyang memangkas anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 268 triliun dari semula Rp 335 triliun dalam rencana kerja baru yang berfokus pada efisiensi. Konsolidasi internal ini dilakukan di Jakarta Pusat pada Kamis (4/6/2026) setelah dirinya resmi menggantikan posisi Dadan Hindayana yang kini ditahan Kejaksaan Agung akibat kasus korupsi.

Langkah penataan ulang anggaran ini dipastikan tidak akan mengurangi jumlah target sasaran penerima manfaat, seperti dilansir dari Detik Finance. BGN kini menerapkan empat strategi utama yang meliputi refocusing penerima, moratorium pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, pembenahan kualitas dapur operasional, serta penyusunan skema alternatif untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kami berharap masih bisa menurunkan lagi. Namun tidak mengurangi sasaran. Kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat," ujar Nanik Sudarti Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional.

Evaluasi ketat juga akan diberlakukan langsung pada kesiapan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia di setiap unit pelayanan gizi yang sudah berjalan. Manajemen BGN tidak segan mengambil tindakan tegas bagi fasilitas yang tidak memenuhi kualifikasi mutu.

"Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, kami akan melakukan suspend," tegas Nanik Sudarti Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional.

Penyesuaian strategi ini berimplikasi pada pergeseran visi lembaga yang kini lebih mengutamakan mutu hidangan dibandingkan pemenuhan target kuantitas masif. BGN mengonfirmasi bahwa rencana pencapaian target awal sebanyak 82 juta penerima kini tidak lagi menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas fiskal negara.

"Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini, 'mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas.' Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," tutur Nanik Sudarti Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional.

Khusus untuk wilayah 3T yang memiliki kepadatan populasi siswa yang sangat rendah, BGN memutuskan untuk mengoptimalkan sarana lokal yang sudah tersedia. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pembengkakan biaya konstruksi bangunan baru yang tidak efisien.

"Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," kata Nanik Sudarti Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional.

Sebagai langkah pamungkas untuk meminimalkan ketergantungan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lembaga kini membuka kesempatan pendanaan dari sektor non-pemerintah. Skema ini mengandalkan alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan BUMN dan swasta di daerah terpencil, serta pemanfaatan dana hibah internasional.

"Dulu kan formasinya digunakan, dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," terang Nanik Sudarti Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional.