Badan Gizi Nasional Buka Kanal Laporan Guru untuk Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kanal komunikasi khusus bagi guru untuk melaporkan keluhan, masukan, dan temuan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah, dilansir dari Detikcom.

Laporan dapat dikirimkan melalui email [email protected] sebagai bentuk keterlibatan guru dalam mendampingi pelaksanaan MBG.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan, "Kalau Bapak-Ibu Guru kemudian merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai Badan Gizi Nasional, apakah itu keluhan, apakah itu komplain, apakah itu temuan, apa pun itu yang terkait Program Makan Bergizi Gratis, kami menyiapkan saluran khusus email kepada Badan Gizi Nasional."

BGN berkomitmen membangun program yang terbuka terhadap respons masyarakat, terutama dari guru sebagai pengawas lapangan. Setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi yang ditindaklanjuti secara bertahap.

"Kami siap menerima masukan, menerima kritikan, menerima aduan atau apa pun itu yang terkait dengan Makan Bergizi Gratis. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, meningkatkan kualitas kami, dan meningkatkan keterbukaan partisipasi masyarakat dalam Program Makan Bergizi Gratis ini," ujar Sudaryono.

Guru juga diharapkan mendukung pelaksanaan MBG dengan berperan dalam keamanan pangan sebagai penghubung antara kondisi di lapangan dan upaya perbaikan pemerintah.

Sudaryono menegaskan, "Bagaimana kalau ditemukan tidak layak, wajib hukumnya tidak dikonsumsi dan dikembalikan kepada dapur SPPG. Kemudian nanti kami akan lakukan pemeriksaan."

"Karena itu, guru didorong berperan dalam pemeriksaan organoleptik dengan memperhatikan kondisi makanan sebelum disantap bersama peserta didik," tambahnya.

BGN memastikan dapur SPPG akan diperiksa dan investigasi akan dilakukan bila ada makanan yang tidak layak, karena keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam MBG.

Untuk memperkuat peran guru, BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar Kick-off Literasi Gizi dan Keamanan Pangan bagi guru pada 12 Agustus 2026 dengan sasaran 658.300 guru dan tenaga kependidikan.