Badan Gizi Nasional Evaluasi Validasi Data Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah memfokuskan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dua aspek utama yang meliputi validasi data penerima manfaat dan penyesuaian skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Senin (20/7/2026).

Langkah pembenahan ini diambil karena adanya perbedaan kapasitas layanan serta jangkauan wilayah antar-SPPG yang selama ini nilai insentifnya masih disamaratakan, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa penataan ulang data krusial dilakukan demi memastikan ketepatan sasaran prioritas di berbagai daerah.

"Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan?

Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami," kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

BGN mengidentifikasi ketimpangan di lapangan, di mana terdapat SPPG yang hanya melayani 1.000 penerima manfaat dengan jarak dekat, sementara SPPG lain memikul tanggung jawab wilayah lebih luas dan jumlah penerima lebih banyak.

"Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama," ujar Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Formulasi besaran insentif yang proporsional dirancang untuk menciptakan keadilan bagi para pengelola satuan pelayanan tersebut.

"Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan," lanjut Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Selain masalah insentif, sistem pertanggungjawaban yang saat ini masih bertumpu pada kepala SPPG akan diperkuat melalui proses digitalisasi guna meningkatkan transparansi dan pengawasan anggaran.

"Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir Oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini," ujar Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.