by

Azis Syamsuddin: Hasil Survei Komnas HAM Menjadi Perhatian DPR

Kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk berbagai jenis gagasan dilindungi oleh konstitusi. Ini sesuai amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan berpendapat dan berekspresi, adalah tanggung jawab negara.

Namun survei yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi justru menunjukkan kebebasan berpendapat dan berekspresi kian dibatasi.

Ini terlihat dari data survei yang dilakukan pada Juli-Agustus 2020 dengan melibatkan 1.200 responden berusia 15-59 di 34 provinsi itu. Sebagian besar responden menilai kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang publik masih wajar, tetapi ada juga yang menilai merasa tidak bebas.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan dengan data ini tentu menjadi perhatian DPR dan pemerintah. Tindaklanjut dilakukan guna menguatkan kembali esensi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ini dilihat dari perkembangan teknologi yang membawa konsekuensi banyaknya media penyampai informasi.

Baca Juga  Kepastian Hukum Sudah Dipraktikan, Soal Investasi Insya Allah Amanah

“Terdapat tren penyampaian pendapat secara lisan lebih sedikit dibandingkan melalui ketikan jari-jari. Ini jika kita bandingkan dengan data pengguna internet di Indonesia yang totalnya menembus 197 juta orang,” terang Azis Syamsuddin menyikapi hasil survei tersebut, Senin (1/2/2021).

Ruang siber, sambung politisi Partai Golkar tersebut, melahirkan tuntutan etika komunikasi agar kebebasan individu tidak berbenturan dengan kebebasan orang lain. Sementara kecenderungan yang terjadi adalah etika komunikasi di internet justru keluar dari nilai sosial. Fatalnya sikap diri sendiri paling benar.

“Tidak bisa kita pungkiri, media sosial dan aplikasi perpesanan pun kian hiruk pikuk dengan hoaks, ujaran kebencian dan fitnah sehingga kadang warga takut mengekspresikan diri di ruang siber karena kelelahan melihat informasi yang tidak jelas,” urai Azis.

Dampaknya, orang yang aktif di media sosial semakin aktif untuk kepentingannya dan yang apatis semakin tidak mau menyampaikan pendapatnya.

Baca Juga  Kini Giliran Riza Patria Pertanyakan Penempatan Dana Investasi BP Jamsostek

“Maka di sinilah peran pemerintah harus hadir sesuai amanat UU ITE, yakni untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan penyalahgunaan informasi elektronik,” terang mantan Ketua Komisi III DPR itu.

Menariknya lagi, dalam survei tersebut, menyatakan pilihan politik dan berkampanye di ruang publik, 22,5 persen responden menilai tidak bebas, 60,6 persen menilai wajar dan 16,9 menilai terlalu bebas.

“Meskipun lebih dari seperdua responden merasa bebas berpendapat di ruang publik, terdapat lebih dari sepertiga responden merasa takut menyampaikan pendapat di ruang siber. Sekali lagi ini harus menjadi perhatian bersama,” terang Azis.

Apalagi, dari semuanya, responden dari Indonesia bagian timur lebih banyak merasa kebebasan berpendapat dan berekspresi terlanggar dibanding bagian barat atau tengah, yakni sebanyak 31 persen, sementara bagian tengah 28 persen dan barat 22 persen.

Sementara pihak yang dinilai paling berpotensi melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah kepolisian, aparat pemerintah pusat, organisasi massa, pemerintah daerah dan pelaku di ranah siber.

Baca Juga  Waspada Gerakan Radikal Kini Lebih Berani

“Apa pun bentuknya, siapa pun yang berkepentingan dalam penerapan Undang-Undang UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sewenang-wenang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi tentu mengotori semangat UU itu sendiri. Maka DPR mengecam keras siapa pun yang memanfaatkan UU tersebut sebagai tameng,” tandasnya.

Azis sepakat, jika argumen dalam memberikan sanksi, semestinya tidak sekadar tudingan tanpa dasar memadai. Agar sejarah represi terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di Tanah Air tidak terulang kembali.

“Apabila pemerintah mendapat koreksi terhadap kebijakan yang keliru dan tidak berbasis jelas pun, selama disampaikan dalam mekanisme yang sudah diatur, tentu dapat diterima. Berebeda ketika bicara tanpa data, dan menghasut. Jelas sanksi hukum berlaku,” pungkas Azis Syamsuddin. (as/ras)

Baca Juga