by

Azis Syamsuddin Berharap Kemenparekraf Bisa Gandeng Pemerintah Desa

Dunia pariwisata Indonesia seolah sedang mati suri sepanjang pandemi COVID-19. Saat pandemi menghantam Maret 2020, tercatat turis mancanegara yang datang ke Indonesia turun sampai 65 persen yang berdampak kepada penutupan setidaknya lebih dari 2.000-an hotel dan lebih dari 8.000 restoran.

Sementara beberapa platform yang menawarkan layanan wisaya juga mengalami keterpurukan namun mereka mencatat mulai ada pemulihan hingga 60 persen di akhir 2020. Ada penurunan pendapatan sektor pariwisata sekira Rp59,1 triliun sampai Rp86 triliun.

Jika keadaan ini terus berlanjut, bisa saja sektor pariwisata Indonesia tidak akan pernah bangun dari tidurnya. Apalagi, sektor pariwisata selama ini memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), sekira 5,5 persen dari total Rp280 triliun PDB. Di sisi lain, sektor pariwisata menyerap hingga 10 persen angkatan kerja dari 12,7 juta angkatan kerja.

Baca Juga  Azis Syamsuddin: Keberpihakan APBN 2021 Jadi Fondasi Pemulihan Ekonomi

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, berharap Kemenparekraf mampu menggandeng semua pihak untuk berfikir keras untuk menemukan jalan keluar dari ketidakpastian krisis yang tampaknya masih akan lama berlangsung.

“Untuk itulah berbagai potensi yang ada harus dimaksimalkan, tidak terkecuali potensi yang ada di desa-desa. Berbagai potensi wisata harus dikelola dengan baik agar kembali menangkap perekonomian warga. Kemenparekraf dapat mengembangkan potensi desa wisata, tetap menganut prokes,” jelas Azis Syamsuddin, dalam keterangannya Rabu (3/2/2021).

Baca Juga  Azis Syamsuddin Minta Densus 88 Persempit Gerak Kelompok Radikal

Apalagi, sambung Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut, di masa pandemi COVID-19 saat ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu solusi bagi pemerintah desa untuk menggerakkan perekonomian desa termasuk memaksimalkan potensi wisata desa itu sendiri.

“Jika pemerintah desa, Kemenparekraf dan pengelola BUMDes mampu mengefektifkan kegiatan, maka perekonomian masyarakat tidak akan terkendala meskipun dalam masa pandemi COVID-19,” harap Azis.

Terakhir, Azis Syamsuddin, memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang menargetkan 6.500 pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasiprotokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) pada 2021.

Baca Juga  Lanyalla Dukung Kerja Sama dengan HIPMIKINDO

Menurut Azis, program ini menjadi jaminan bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi standar dan protokol kesehatan. Terlebih langah ini dilakukan dengan target pencapaian. “Kalau tahun ini ditargetkan 6.500 pelaku usaha yang tersertifikasi CHSE. Harapannya, angka ini meningkat. Apalagi ada ada 34 juta lapangan kerja yang harus kita selamatkan,” terang Azis Syamsuddin. (as/msa)

Baca Juga